EmitenNews.com - Selama ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan saldo anggaran lebih (SAL) Rp 400 triliun ke bank pemerintah hingga Juli 2027. Namun, kemungkinan besar dana itu akan segera ditarik mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai seret. Inilah potensi risiko bagi bank pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana mitigasi risiko tersebut? 

Sejauh mana target APBN pada 2026? Pendapatan negara mencapai Rp 3.153,3 triliun, Penerimaan perpajakan Rp 2.693 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 455 triliun. Sebaliknya, Belanja negara Rp 3.849,1 triliun dengan defisit Rp 695 triliun atau 2,5 persen produk domestik bruto (PDB).

Apa itu PNBP? PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan karena mendapat layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak dari negara. PNBP berfungsi menjadi salah satu sumber pendapatan dalam APBN di luar sektor pajak dan hibah.

Terus bagaimana wajah APBN per semester I-2026? Pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target. Penerimaan perpajakan Rp 1.187,8 triliun atau 44,1 persen. PNBP Rp 1.656,0 triliun atau 43,1 persen. Defisit Rp 196,5 persen atau 0,76 persen. Defisit itu masih terbilang aman di bawah pagu 2,68 persen PDB.

Namun ketika geopolitik semakin membara, maka harga minyak dunia dapat semakin tinggi. Tengoklah, harga minyak dunia jenis Brent sudah di atas 100 dolar AS atau tepatnya 100,07 dolar AS per barel pada 9 September 2026.

Sudah barang tentu, hal itu akan mendorong kenaikan harga minyak non subsidi dalam negeri. Coba amati, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax sudah naik signifikan 32,11 persen dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter per Juni 2026. Lalu, harga itu turun menjadi Rp 15.950 per 1 Agustus 2026.

Tanpa diduga, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik lagi 7,10 persen dari Rp 18.300 menjadi Rp 19.600 per 1 September 2026. Dexlite naik 20,30 persen dari Rp 19.700 menjadi Rp 23.700 dan Pertamax Dex naik 19,15 persen dari Rp 21.150 menjadi Rp 25.200 per liter.

Sesungguhnya, apa indikator APBN mulai seret? Ruang fiskal memang masih cukup leluasa. Namun ingat bahwa transfer ke daerah (TKD) terus menipis. Data menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah memangkas TKD 18,34 persen dari Rp 848,59 triliun pada 2025 menjadi Rp 692,99 triliun pada 2026. TKD pada 2027 akan menjadi sekitar Rp 595,52 triliun hingga Rp 643,17 triliun. 

Catat pula, belanja wajib dipergunakan untuk membayar utang sekitar Rp 749 triliun atau 23,75 persen Pendapatan negara. Belum lagi ditambah subsidi energi dan non-energi Rp 318,9 triliun dan makan bergizi gratis (MBG) Rp 268 triliun dari awalnya Rp 335 triliun. Total tiga pos itu mencapai Rp 1.335,9 trilun atau 42,37 persen dari target Pendapatan negara Rp 3.153,3 triliun. Itu semua merupakan indikator bahwa APBN mulai seret.

Disusul pula biaya untuk mitigasi bencana alam seperti gempa di NTT dan daerah lain, kebakaran hutan dan lahan (karhuta) di 218.322 titik panas (hotspot) di Kalimantan. Plus erupsi 6 gunung yang hampir bersamaan: Lewotobi Laki-laki, Sinabung, Ibu, Ili Lewotolok, Semeru dan Anak Krakatau.