EmitenNews.com - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mendesak Kepolisian mengusut pembalakan liar yang memicu banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan yang sama juga datang dari anggota DPR RI. Sampai Sabtu (29/11/2025) sore bencana Sumatera itu, menelan 303 korban jiwa

“Banjir bandang di Sumbar (Sumatera Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan Aceh ini terjadi akibat pembalakan hutan. Tangan manusia yang membuat bencana ini. Kapolda di tiga daerah itu harus mengusut perusakan hutan liar di wilayah terdampak bencana itu,” kata Dony Oskaria di Jakarta, Sabtu.

Bencana hidrometeorologi yang telah menelan ratusan korban jiwa tersebut tidak sepenuhnya terjadi karena faktor alam semata.

Sebanyak 99 persen kegiatan penebangan hutan secara ilegal (illegal logging) memicu kerusakan hutan dan memperparah aliran air.

Dony mengatakan, dugaan bahwa praktik pembalakan liar merupakan penyebab utama bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi selama sepekan terakhir tersebut didukung dengan banyaknya foto dan video yang beredar di media sosial.

Beragam bukti visual yang diunggah oleh sejumlah warga yang terdampak banjir tersebut menunjukkan air banjir yang menerjang pemukiman penduduk turut membawa material potongan kayu gelondongan.

Fenomena tersebut menjadi indikasi kuat bahwa fungsi hutan sebagai penyerap dan penyimpan air telah rusak akibat aktivitas penebangan ilegal yang masif.

Oleh karena itu, Dony menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi langkah penting agar bencana serupa tidak berulang, mengingat cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan dapat berpotensi memicu banjir dan longsor susulan.

Selain penegakan hukum, Donny Oskaria juga meminta jajaran pemerintah daerah setempat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya mitigasi agar mampu mengurangi risiko bencana lanjutan.

Seluruh masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi otoritas resmi, karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.