EmitenNews.com - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto meyakini Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan. Ini ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 yang mencapai angka USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.


Untuk itu menurutnya Pemerintah perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.


“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038," paparnya di ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023.


Sebelumnya saat membuka FEKDi 2023 di Jakarta, Senin (8/5) Presiden Joko Widodo menyampaikan ekonomi dan keuangan digital Indonesia dapat dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pangsa pasarnya sangat besar sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. Dan Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN. Potensi untuk tumbuh semakin maju juga sangat besar.


"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat harus terus dikembangkan," tandasnya.


FEKDI merupakan ajang sinergi kebijakan dan showcasing berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan turut didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi serta industri.


Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan, melalui FEKDI 2023 setiap pihak memperkuat akselerasi sinergi dan inovasi menuju Indonesia Maju. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja.


"Bank Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak tahun 2019," katanya.


Hadirnya QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API (SNAP) dinilai menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran, serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital. Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Pada pembukaan FEKDI tersebut, tercatat sejarah berupa peluncuran Kartu Kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia, berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI). KKI yang diterbitkan ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah.