EmitenNews.com - Tertutup sudah jalan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah. Sebagai gantinya, Pemprov DKI diarahkan untuk memanfaatkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan pembayaran kekurangan dana bagi hasil (DBH).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut membahas alternatif pembiayaan pembangunan Jakarta setelah rencana penerbitan obligasi daerah tidak mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Dalam penjelasannya, Tito mengemukakan, pemerintah pusat mempertimbangkan risiko utang daerah yang berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Ia mengatakan pemerintah juga mengkhawatirkan kebijakan penerbitan obligasi daerah akan mendorong daerah lain melakukan hal serupa tanpa memiliki kemampuan fiskal yang memadai.

Meskipun Jakarta dinilai memiliki kapasitas fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi, kondisi tersebut tidak bisa disamakan dengan seluruh daerah di Indonesia. Sebagian daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat lantaran pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas.

Untuk itu, sebagai alternatif, Mendagri Tito menawarkan skema pembiayaan melalui PT SMI. Pinjaman dari badan usaha milik negara (BUMN) tersebut dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan rumah sakit.

Pembayaran pinjaman dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana bagi hasil yang menjadi hak Jakarta tetapi belum disalurkan pemerintah pusat.

“Jadi, dapat uang pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong,” ungkap mantan Kapolri tersebut.

Kementerian Dalam Negeri akan memberikan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan pengajuan pinjaman kepada PT SMI. Rekomendasi tersebut akan segera diterbitkan setelah pihaknya mendengarkan pemaparan dari Pemprov DKI.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku menerima keputusan pemerintah pusat yang tidak menyetujui penerbitan obligasi daerah. Dia memahami kekhawatiran pemerintah pusat apabila skema tersebut kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain.

“Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” tutur politikus PDI Perjungan tersebut.