EmitenNews.com - Pede betul Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Keuangan itu mengklaim, Indonesia kini hampir pasti terlepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%, yang telah terjadi selama satu dekade terakhir. Menkeu percaya diri menyampaikan hal itu, meskipun laju pertumbuhan pada kuartal IV-2025 masih di level 5,39%, dan pertumbuhan keseluruhan tahun lalu secara tahunan sebesar 5,11%.

"Angka terakhir pertumbuhan ekonomi kita kan 5,39%, hampir pasti kita sudah break dari kutukan pertumbuhan 5%," kata Menkeu Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/20260).

Sejak memperkuat jajaran Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025, Menkeu Purbaya menganggap laju pertumbuhan yang berhasil Indonesia peroleh, merupakan capaian yang signifikan.

Apalagi, karena kondisi global saat ini sedang tidak kondusif, ditandai dengan pemburukan konflik geopolitik di berbagai wilayah, gangguan rantai pasokan global, hingga tren suku bunga acuan bank sentral yang masih tinggi.

Purbaya menyebutkan kondisi global saat ini tidak stabil. Konflik geopol meningkat, supply chain terfragmentasi. “Suku bunga global masih tinggi atau higher for longer, banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi."

Dengan semangat itu, Purbaya mengaku tak suka bila ada yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebatas bergerak di kisaran 5%. Pernyataan itu, kaa eks ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu, sama saja menggambarkan pemerintah tidak melakukan apapun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Ke depan, seharusnya kita bisa tumbuh lebih cepat dari 5%. Jadi, saya enggak suka kisaran 5% karena kata orang-orang dulu ada ekonom mungkin temannya Pak Darmin, katanya Indonesia itu kalau pemimpinnya pinter bisa 6%," ucap Menkeu Purbaya. 

Dalam acara yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengemukakan idenya untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka, sebagaimana yang mau dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz. Menurutnya, kebijakan itu bisa saja dilakukan, mengingat Indonesia selama ini memiliki posisi perairan strategis, sebagaimana kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dalam pandangan Purbaya, konsep pemajakan terhadap jalur perdagangan dunia di Selat Malaka itu bisa saja dilakukan, dengan kerja sama kolektif dengan Malaysia dan Singapura yang terletak juga di kawasan itu.

"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita Selat Malaka, jalurnya paling besar, paling panjang," ujar Purbaya Yudhi Sadewa. ***