EmitenNews.com - Di tengah ketidakpastian global pemerintah menjadikan sektor pariwisata salah satu andalan dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi. Apalagi perolehan devisa sektor ini setara dengan komoditas ekspor utama Indonesia, batu bara dan kelapa sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sepanjang tahun 2025, jumlah perjalanan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta kunjungan dan pergerakan wisatawan nusantara juga menunjukkan tren yang semakin positif dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan. Pada periode awal tahun 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,44 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara tercatat sebesar 319 juta.

Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat dan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi pariwisata Indonesia, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nah untuk target pertumbuhan ekonomi 8%, target kontribusi daripada sektor parwisata adalah 5% terhadap GDP nasional dengan perolehan devisa diharapkan USD39,4 miliar. Kalau angkanya ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batubara dan sawit. Maka ini adalah domestic engine of growth yang harus kita pacu,” ungkapnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata Tahun 2026, Rabu (20/05).

Sektor pariwisata saat ini kian bergerak menuju paradigma baru yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk itu, Indonesia perlu terus memperkuat kompetensi SDM, kualitas destinasi, aksesibilitas, serta konektivitas agar semakin kompetitif di tengah persaingan pariwisata global. Dalam meningkatkan kualitas pariwisata, Pemerintah mendorong orkestrasi strategis sejumlah pilar utama, salah satunya penguatan SDM pariwisata melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi, vokasi, dan link and match.

Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekosistem destinasi melalui peningkatan standar keselamatan, perbaikan aksesibilitas dan konektivitas salah satunya melalui perluasan pemberlakuan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi negara dengan pasar wisman potensial, mendorong penguatan peran Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dan BUPP KEK, dan mendorong Indonesia Quality Tourism Fund sebagai skema pendanaan alternatif di luar skema APBN reguler.

Untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas pariwisata tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan 11 KEK Pariwisata untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif dan kompetitif, serta 37 bandara internasional baru sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat konektivitas. (*)