EmitenNews.com - Politikus PKB Daniel Johan menitip pesan pada Presiden Prabowo Subianto. Meski mendukung keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), Politikus PKB itu mengingatkan agar kebijakan satu pintu ekspor komoditas strategis berjalan transparan, dan jangan sampai jadi ajang rente. Jangan mengulang kesalahan BPPC, dan tata niaga jeruk di era Orde Baru.

“Secara ideologi, kita sepakat. Setuju, sehati-lah gitu. Karena ini terobosan dari pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945,” ujar anggota Komisi IV DPR Daniel Johan kepada pers, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Daniel menilai pemerintah harus memastikan kesiapan pelaksana kebijakan sebelum aturan tersebut dijalankan. Pasalnya, tata kelola yang buruk justru dapat membahayakan sektor ekspor Indonesia. “Pelaksana kebijakan harus bersih, birokrasi pelaksananya harus efektif, enggak boleh macet, lelet, dan harus transparan.”

Apabila tiga aspek tersebut tidak terpenuhi, kebijakan ekspor tunggal komoditas strategis, menurut Daniel, berpotensi menjadi sumber rente. “Kalau tiga pilar ini enggak ada, bahaya. Nanti bisa jadi ajang rente.”

Ketua DPP PKB menilai kekhawatiran tersebut perlu diperhatikan karena komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini menjadi tulang punggung devisa Indonesia. Karena itu, harus ditangani sebaik mungkin. “Devisa terbesar saat ini kan dari CPO, atau sawit. Migas, dan lainnya, semua kalah sekarang. CPO menjadi bumper pertahanan rupiah yang paling kuat.”

Harus Mampu Yakin Pelaku Usaha dan Masyarakat

Yang tidak kalah pentingnya, Daniel menekankan pemerintah harus mampu meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa kebijakan tersebut telah disiapkan secara matang. Untuk itu, pemerintah perlu menjamin kebijakan tersebut akan dijalankan oleh pihak yang memahami ekosistem industri sawit maupun batu bara. 

“Kalau baru meraba-raba, bahaya. Kalau mendadak ekspor stop, cek saja berapa hilang devisa, anjlok gitu. Bahaya,” ucap salah ketua DPP PKB itu.

Satu hal lagi, Daniel juga meminta pemerintah belajar dari pengalaman tata niaga komoditas pada era Orde Baru, seperti Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dan tata niaga jeruk di era Orde Baru. Dia menilai kebijakan yang awalnya bertujuan melindungi petani justru berujung merugikan karena pelaksanaannya menjadi sarat rente. 

“Tujuan awalnya sangat mulia. Harapan awalnya BPPC maupun jeruk untuk memastikan tingkat kesejahteraan petani. Tapi justru pelaksanaannya, petani cengkeh dan petani jeruk nangis darah waktu itu. Bangkrut mereka,” kata Daniel.