EmitenNews.com - Pemerintah menegaskan komitmen memperketat pengawasan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Khususnya, terkait kepatuhan lembaga keuangan dalam menerapkan kebijakan pembiayaan tanpa agunan untuk plafon di bawah Rp100 juta.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025), Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menyatakan, pihaknya telah berulang kali mengingatkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar mematuhi ketentuan tersebut.

"Kami sangat keras memperingatkan kepada Himbara dan lembaga keuangan penyelenggara KUR untuk mematuhi ketentuan tersebut. Kepala bank penyelenggara sudah kami minta agar menginstruksikan cabang-cabangnya agar tidak lagi meminta agunan untuk KUR di bawah Rp100 juta," ujar Helvi Moraza.

Kementerian UMKM juga menyoroti adanya indikasi penyaluran KUR yang tidak merata dan cenderung terpusat pada kelompok tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian UMKM telah melakukan monitoring di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2025 mencapai Rp300 triliun

Seperti diketahui penyaluran KUR 2025 menargetkan Rp300 triliun hingga akhir tahun ini. Realisasi hingga Oktober 2025 mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86% dari target. Penyalurannya sebagian besar masuk sektor produksi (sekitar 60,4%) dan didistribusikan melalui bank umum seperti BRI, Mandiri, dan BNI. 

Jenis pembiayaan meliputi KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Super Mikro dengan suku bunga tahunan 6 persen.
Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah, Maman Abdurrahman mengungkapkan realisasi Kredit Usaha Rakyat telah mencapai Rp190 triliun hingga 14 September 2025. Jumlah tersebut setara dengan 63,3% dari target plafon KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

Secara rinci penyaluran diberikan untuk 3,24 juta debitur. Terdiri atas 1.055.145 debitur baru dan 1.080.057 debitur graduasi.

"Alhamdulillah, realisasi KUR kita dari 1 Januari sampai 14 September 2025 sudah mencapai Rp190 triliun," tegas Menteri Maman Abdurrahman kepada pers, di Kemenko Perekonomian, Selasa (16/9/2025).

Ketika itu, tercatat penyaluran ke sektor produksi sebesar Rp114 triliun atau sekitar 60,4% dari total realisasi untuk target Rp 300 triliun sepanjang tahun 2025.

Sejak September lalu, pencapaian tersebut telah melampaui penyaluran selama beberapa tahun terakhir, porsi KUR untuk sektor produksi hanya berada di kisaran 56-57%.

"Kalau masuk sektor konsumsi tidak punya multiplier efek ekonomi itu. Tapi kalau masuk ke sektor produksi, multiplier efek ekonominya besar. Penyerapan tenaga kerja, efek dampak ekonomi di bawah juga besar. Alhamdulillah targetnya sampai bulan September ini tanggal 15 sudah tercapai 60,4%," ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman. ***