EmitenNews.com - Pemerintah bertekat fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri yang sudah terbukti mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di tanah air. Contohnya hilirisasi nikel yang telah mendongkrak ekspor besi baja hingga 18 kali lipat.


Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan, menyebut pada tahun 2021, ekspor produk olahan nikel mampu menembus Rp306 triliun. Melesat jauh dibanding capaian tahun 2014 sekitar Rp16 triliun Pemerintah menargetkan ekspor tersebut bisa menanjak lagi pada tahun ini di angka Rp440 triliun.


“Untuk menunjang sektor industri smelter nikel agar lebih porduktif dan berdaya saing, salah satunya diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten seperti operator alat berat,” katanya di Jakarta, Rabu (24/8).


Senin (22/8) lalu, BPSDMI PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Sama Pendidikan Vokasi Industri Setara Diploma 1 (D1). Kerja sama ini juga melibatkan salah satu unit pendidikan di bawah naungan BPSDMI Kemenperin, yakni Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, Sulawesi Selatan.


“Program Setara D1 Operator Alat Berat akan diselenggarakan selama satu tahun di AK-Manufaktur Bantaeng dan lulusannya langsung ditempatkan bekerja dalam rangka meningkatkan daya saing industri,” jelas Arus.


Guna mendukung industri dalam penyediaan tenaga kerja kompeten pihaknya telah menyelenggarakan pendidikan tinggi pada beberapa jenjang, mulai dari Diploma sampai dengan Magister Terapan, termasuk program setara Diploma 1 kerjasama industri. Pendidikan Setara D1 yang melibatkan industri ini dilaksanakan sebagai wujud nyata kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan dengan dunia industri.


“Melalui program ini diharapkan akan memperkecil competency gap antara dunia industri dengan dunia pendidikan yang akhirnya tercipta SDM industri kompeten tanpa adanya program retraining oleh industri,” imbuhnya.


Arus berharap program ini dapat mengatasi permasalahan SDM industri di Indonesia, yaitu besarnya jumlah pengangguran terbuka, tingkat angkatan kerja yang masih rendah, dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.“Sebab, kebutuhan akan tenaga kerja industri hingga mencapai 600.000 orang setiap tahun,” sebutnya.


Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Kemenperin, Restu Yuni Widayati mengungkapkan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan D1 ini adalah membekali calon tenaga kerja dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk bidang pekerjaan tertentu.

“Kegiatan ini diikuti oleh 48 orang sebanyak 2 kelas dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang per kelas yang seluruhnya direkrut langsung oleh industri,” tuturnya.