EmitenNews.com - Strategi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2026 akan diubah. Pasalnya, menurut data Perum Bulog distribusi SPHP tahun ini jauh dari target. Sampai seminggu menjelang tutup tahun 2025, hanya mencapai di bawah 53%. Salah satu kendalanya, penyaluran sempat terhenti selama empat bulan.

Kepada pers, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan realisasi beras SPHP per 23 Desember 2025 baru mencapai 52,28% atau 784.152.529 ton. Targetnya sebesar 1,5 juta ton hingga Desember 2025. Dengan demikian target tahun ini tersisa 715.824.408 ton, yang tidak mungkin terpenuhi lagi. 

Bulog menargetkan penyaluran SPHP mencapai 60% hingga 31 Desember 2025. Rizal meyakini dalam sepekan distribusi beras subsidi tersebut dapat meningkat 8% dari realisasi 52% per 23 Desember 2025. 

“Kalau estimasi saya bisa sampai sekitar 60% insya Allah. Ini kan masih ada sekitar 6 hari lagi,” ucap Rizal. 

Salah satu kendala penyaluran beras SPHP tidak mencapai target pemerintah tahun ini karena distribusi SPHP selama empat bulan sempat terhenti. Pada tahun depan, Bulog berencana menyalurkan beras SPHP sepanjang tahun. 

“Penyaluran SPHP nanti tahun 2026, kami sudah koordinasi dengan Bapanas akan berlangsung sepanjang tahun. Jadi mulai dari Januari sampai Desember,” kata Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani kepada pers, saat monitoring pasokan dan harga pangan di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

Pada tahun ini, 2025, penyalurannya pada Januari-Februari SPHP, Maret-April-Mei-Juni tidak ada. Baru Juli dan seterusnya ada lagi SPHP. Makanya, kata Rizal, capaiannya baru 52%. Jadi kendala.”

Rencananya, volume distribusi SPHP untuk sejumlah daerah produksi pangan akan dikurangi, agar stok tidak melimpah dan harga beras tidak anjlok. 

Target penyaluran beras SPHP tahun depan diproyeksikan sama dengan tahun ini yakni sekitar 1,5 juta ton. Untuk sisa stok beras SPHP tahun ini, kata Rizal, akan menyesuaikan dengan 2026. 

“Nanti disesuaikan. Ini lagi repacking. Proses ulang lagi supaya bisa, layak untuk buat disalurkan pada 2026,” katanya. 

Beras SPHP disalurkan melalui tujuh jenis outlet resmi: pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah melalui outlet pangan binaan dan GPM (Gerakan Pangan Murah).

Kemudian, BUMN melalui outlet BUMN, instansi pemerintah (TNI dan Polri) melalui koperasi atau GPM, RPK (Rumah Pangan Kita) Perum Bulog, dan ritel modern.

Bulog mencatat, instansi pemerintah/GPM merupakan saluran tertinggi beras SPHP sebanyak 292 ribu ton kemudian diikuti pengecer sebanyak 162 ribu ton. 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan penyaluran hingga kuota SPHP tahun depan akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas oleh Bapanas, Bulog, hingga Kementerian Pertanian. 

Ketut Astawa menyebutkan nantinya semua kegiatan pengeluaran beras itu harus melalui rakortas. “Saat ini rakortasnya belum ada, jadi kita tunggu rakortasnya.” ***