EmitenNews.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menghidupkan kembali program yang dicanangkan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, saat memimpin Ibu Kota. Senin (17/10/2022), Heru resmi menggantikan Anies Baswedan yang purna tugas pada Minggu (16/10/2022). Setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) tersebut menyinggung beberapa program yang akan dikerjakannya dalam setahun.

Salah satunya menghidupkan kembali pengaduan masyarakat yang sebelumnya ada di era Gubernur Jokowi-Wagub Ahok. Beberapa program yang akan dijalankan itu, antara lain program Pengaduan Masyarakat akan dibangkitkan kembali. Dia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali hingga para wali kota untuk turut membantu program tersebut.


Kepada pers, di Balai Kota, Gubernur Heru menyebutkan, akan diatur siapa yang piket untuk menerima pengaduan masyarakat. “Ada poin-poin, misalnya Pak Sekda, asisten, saya minta perwakilan dari wali kota setiap hari bergantian. Setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran. Beliau-beliau juga banyak tugas di wilayah melalui bagiannya. Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8 sampai 9."

Lainnya, Heru juga memprioritaskan penanggulangan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di Jakarta. Dia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait banjir, termasuk pembangunan waduk di sekitar wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.


"Berikutnya NCICD [National Capital Integrated Coastel Development] atau tanggul raksasa. Dan mungkin beberapa lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, dan sebagian Jakarta Barat. Itu tanggulnya harus diperbaiki," katanya.

Berikutnya, Gubernur DKI ini, juga akan melakukan revitalisasi saluran-saluran yang ada di Jakarta, serta penguatan rumah pompa, yang akan diletakkan pada wilayah yang rawan macet akibat banjir. Untuk itu, ia segera menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Berikutnya saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi. Contoh, waduk Ciawi, Sukamahi, dan Sodetan," katanya.


Satu hal lagi, Heru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung kebijakan pemerintah pusat soal perpindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemprov DKI, kata dia, mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam proses pemindahan Ibu Kota ke IKN.

Untuk itu, kata Heru, Pemprov DKI akan berdiskusi dengan DPRD DKI soal kekhususan Jakarta pascaperpindahan IKN bersama. "Berdiskusi dengan seluruhnya yang terkait dengan keahlian di bidang hukum, terkait tata negara."

Hasil diskusi tersebut akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Presiden Jokowi.