EmitenNews.com - Bank Indonesia mendorong transformasi penyaluran kredit perbankan dari sekadar mengejar pertumbuhan kuantitas menjadi pembiayaan berkualitas berbasis ekosistem. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor produktif serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tren positif penyaluran kredit domestik.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan bahwa dampak kebijakan keuangan harus dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, petani, pedagang, pengrajin, hingga wirausaha muda di berbagai daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar nasional di Jakarta, Jumat (24/7). Untuk mendukung sasaran tersebut, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan seperti Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), serta mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP.

Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Juni 2026 tercatat mencapai 12,67 persen (yoy), meningkat signifikan dari bulan sebelumnya yang sebesar 11,51 persen (yoy). Peningkatan ini terutama disokong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi hingga 24,90 persen (yoy).

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 berada pada kisaran 8-12 persen. Potensi ekspansi pembiayaan dinilai masih sangat besar mengingat fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52 persen dari total plafon kredit.

Kondisi ini didukung minat penyaluran kredit (lending appetite) perbankan yang tetap longgar dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 10,21 persen (yoy). Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat ekosistem pembiayaan tersebut.

Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, menjelaskan pemerintah terus memperluas akses pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembentukan holding UMKM.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK, Ayahandayani K., menegaskan OJK fokus memperkuat akses pembiayaan inklusif, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen.

Ekonom perbankan Josua Pardede menilai masih terdapat ruang ekspansi pada sektor bernilai tambah tinggi seperti industri pengolahan. Menurutnya, sinergi implementasi peraturan OJK, insentif likuiditas BI, dan program prioritas pemerintah menjadi prasyarat penting pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bank Indonesia pun berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk mengoptimalkan pembiayaan sektor prioritas.(*)