EmitenNews.com - Kebijakan pemerintah terkait kewajiban pemotongan gaji pekerja di Indonesia, termasuk swasta, sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di 2027 mengundang reaksi publik. Warganet menilai kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024 itu tidak efektif dan hanya membebani masyarakat.


Budayawan Empu Jaya Prema lewat akun X-nya @mpujayaprema meyakini keluarnya beleid baru ini bukan soal beli rumah. Ini soal menarik uang dari rakyat.


"Pemerintah perlu duit untuk bangun ini itu, untuk bayar utang ini itu. Gagal di UKT ya coba2 di Tapera. Harus kreatif dong....," sindirnya menanggapi postingan hitung-hitungan soal pemotongan gaji pegawai sebesar 3% oleh pemilik @Strategi_Bisnis.


Dalam postingannya akun Strategi + Bisnis menulis :

Namanya Tapera Tabungan Perumahan Rakyat.

Dipotong 3% buat beli rumah.
2,5% dari pegawai.
0,5% dari kantor.

"Kalau gaji Rp 5 juta, dapatnya Rp 150 ribu per bulan. Setahun Rp 1,8 juta. Kapan yak bisa kebeli rumahnya. Wkwkwk."


Warganet lain, @ruliemaulana mempertanyakan kesesuaian PP 21 dengan ketentuan mengenai Tapera.


"Emang rada error sih yang tandatangan PP ini. Jelas TAPERA ini bagi peserta. Tapi yang berpenghasilan rendah bukan peserta. Dan yang kena kewajiban ga mungkin boleh memanfaatkan karena diatas UMR. Jelas bukan kategori berpenghasilan rendah," protes Rulie.


Menanggapi banyak reaksi publik, Presiden Jokowi buka suara soal rencana pemerintah mewajibkan pekerja berusia minimal 20 tahun menjadi peserta Tapera dan dipotong gajinya 2,5 persen untuk membayar iuran tersebut.