EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya sejumlah ironi yang menyebabkan kekayaan alam bangsa tidak dinikmati secara maksimal oleh rakyat. Karena itu ia meminta dukungan DPR untuk membenahi kondisi tersebut demi kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada penyampaian rangka-rangka ekonomi makro di depan Rapat Paripurna DPR-RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Presiden mengungkapkan hari ini Indonesia sebagai anggota G20 adalah negara yang tingkat GDP nya paling rendah. Demikian pula rasio penerimaan negara terhadap GDP juga yang paling rendah di antara negara berlembang. Rasio penerimaan GDP Mexico 50%, India 20%, Filipina 21%, bahkan Kamboja 15%, lebih tinggi dari Indonesia yang hanya 10%. "Kita harus bertanya apa sebab ini semua," tandasnya.

Prabowo menghitung, jika ekonomi Indonesia 7 tahun terakhir tumbuh rata-rata 5%, harusnya Indonesia tambah kaya 35%. Tapi faktanya jumlah orang miskin justru naik 3% daei 46,1% menjadi 49,5%. Sebaliknya kelas menengah turun dari 22,1% menjadi 17,4%.

"Ini menyakitkan!" tegas Presiden. Ia yakin jawaban atas ironi tersebut karena, "Saya yakin sistem perekonomian kita ada pada trajectory yang tidak tepat. Kalau ini diteruskan saya yakin tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur," tegasnya.

Mengutip data PBB, dalam pidatonya Prabowo juga nenyoroti fakta terjadinya export underinvoicing dari para ekspotir yang tidak melaporkan besar komoditas yang diekspor sebagaimana yang sesungguhnya.

"Kita bisa saja bohong di pelabuhan kita, kirim 10 ribu ton yang disampaikan cuma 50 ribu ton. Tapi setelah keluar kita tidak bisa bohong datanya," tandasnya.

Ia yakin praktek export underinvoicing ini terjadi di banyak komoditas. Di antaranya sawit, nikel, emas dan alin-lain. "Saya tak mau menjatuhkan siapapun. Tapi saatnya kita harus jujur!" Prabowo berkeyakinan angka underinvoicing ini besarnya mencapai 50% dari angka yang sesungguhnya.

Lebih jauh Presiden menekankan, sebagai produsen terbesar dari banyak komoditas, Indonesia harusnya bisa menentukan harga komoditas tersebut di pasar dunia. Tapi faktanya harga pasar dunia komoditas tersebut ditentukan negara lain.

"Karena itu kita harus punya tekad, kita sendiri yang harus menentukan harga sawit. Kalau tidak mau beli, ya kita pakai sendiri. Begitu pula nikel. Saya minta kita rumuskan sendiri harga nikel karena kita produsen nikel yang terbesar. Kalau mereka tidak terima, ya sudah, dari pada harus dijual murah. Lebih baik dibiarkan ada di dalam tanah untuk anak cucu kita," pungkasnya.(*)