EmitenNews.com - Jajaran pemerintahan diminta mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan investasi pada 2023. Presiden Joko Widodo melihat sejumlah pemerintah daerah belum sepenuhnya serius menjalankan pemerintah yang diberikannya itu.


"Belanja yang berkaitan dengan inflasi. Saya minta kepada mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Selasa (6/12/2022).


Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam pengantar Sidang Paripurna dengan tiga agenda. Pertama, Perkiraan kondisi perekonomian tahun 2023. Kedua, Evaluasi penanganan COVID-19 dan ketiga, Antisipasi Krisis Pangan dan Energi.


Presiden mengungkapkan, sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan. Ia menunjuk, inflasi dari 3 bulan yang lalu, 5,9 persen. Sempat turun ke 5,7 persen, dan 5,4 persen.


“Ini artinya daerah sudah melakukan, tetapi masih bisa diberikan peringatan lagi agar semua melakukan, dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," ungkap Presiden dalam acara yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju dan sejumlah kepala lembaga tinggi negara itu.


Data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada November 2022 tercatat 5,42 persen (year on year) atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,71 persen (year on year).


Presiden Jokowi juga meminta adanya pencarian pasar baru target investasi. Ia menyebutkan, kunci pertumbuhan ekonomi di 2023 selain belanja yang menyangkut konsumsi, pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena, sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. ***