EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp451 triliun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Minggu (16/1/2022).


"Sudah disetujui Bapak Presiden, yang pertama terkait insentif fiskal properti atau PPN ditanggung pemerintah ini disiapkan, bahwa perpanjangannya dilakukan sampai dengan Juni 2022," ujarnya.

Menko Airlangga mengatakan, anggaran PEN tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor, yakni usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun korporasi.


Dengan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah atau rumah susun, rumah tapak yang nilainya Rp2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50 persen dan diperhitungkan sejak awal kontrak dan diharapkan rumah itu selesai dalam 9 bulan.

Sementara untuk rumah tapak dan rumah susu Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, PPN DTP pemerintah 25 persen.

Menko Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi juga menyetujui front loading bantuan sosial (bansos), yakni perluasan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan. Dimana jumlah peserta sebanyak 2,76 juta orang, rinciannya 1 juta adalah PKL dan pemilik warung dan 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem.


"Besaran yang diberikan sebesar Rp600.000 per penerima. Nah, ini akan segera dilaksanakan dan bapak presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal I 2022," pungkasnya.