Presiden Tunjuk Advokat Asal Tanjung Karang Ini Jadi Dirjen Imigrasi
:
0
Hendarsam Marantoko. Dok. Ist.
EmitenNews.com - Politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko mendapat tugas sebagai Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 187/TPA Tahun 2025. Tetapi, advokat itu baru akan bertugas setelah serah terima jabatan pada April mendatang.
Kepada pers, di Jakarta, Jumat (13/3/2026), Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Silmy Karim mengungkapkan penunjukan Hendarsam Marantoko sebagai Dirjen Imigrasi yang baru itu.
Silmy mengatakan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko resmi bertugas setelah dilakukan serah terima jabatan. Sementara ini pengampu tugas sebelum pelantikan dilaksanakan masih diamanatkan kepada pelaksana tugas.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Imipas M Akbar Hadi Prabowo mengatakan serah terima jabatan Dirjen Imigrasi dan proses pelantikan akan dilaksanakan pada April 2026.
Data yang ada menunjukkan, Hendarsam Marantoko memiliki latar belakang advokat. Kelahiran Tanjung Karang, 22 Desember 1977 itu, ditunjuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 187/TPA Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sarjana hukum dari Universitas Lampung tahun 2002 dan studi magister hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 itu, membangun firma hukum Hendarsam Marantoko and Partners (HMP).
Sebelumnya, Selasa (3/3/2026), Kemenimpas mengadakan seleksi terbuka untuk jabatan Dirjen Imigrasi gelombang kedua bersama dengan seleksi terbuka Kepala BPSDM yang pendaftarannya 9 - 27 Maret 2026. Kemudian dilanjutkan seleksi administrasi pada 30 Maret - 2 April 2026.
Pada Selasa (10/3/2026), Kementerian Imipas menyatakan seleksi terbuka Dirjen Imigrasi ditutup setelah adanya keputusan penunjukan oleh Presiden. Penetapan pejabat Direktur Jenderal Imigrasi sudah terbit melalui Keputusan Presiden.
Setelah penetapan Dirjen Imigrasi melalui Keppres itu, kebutuhan pengisian jabatan dinyatakan telah terpenuhi melalui mekanisme pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya, sesuai ketentuan yang berlaku. ***
Related News
Transformasi SDM Unggul, Bank BSN Sabet Human Capital Awards 2026
Karhutla di Tanah Air, Polri Tetapkan 265 Tersangka, 20 dari Korporasi
Silmy Karim Didakwa Peras Penjamin WNA Rp168,92M, JPU Bongkar Modusnya
Kata Pandu Sjahrir Soal Polemik Supra Sekuritas
Kasus Suap HGB Summarecon Agung, MAKI Desak KPK Jemput Paksa Nusron
KPK Usul Aset Pejabat yang tidak Dilaporkan ke LHKPN Bisa Disita





