EmitenNews.com - Pameran tumpukan uang senilai Rp6,62 triliun hasil penertiban kawasan hutan dan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, membawa harapan besar. Dana sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk membuat 100.000 hunian tetap bagi korban bencana Sumatera. Juga dapat digunakan merenovasi 6.000 sekolah yang rusak. "Yang Rp6 triliun saja ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau mau bikin rumah, untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, Rp 6 triliun 100.000 rumah, hunian tetap," kata Presiden Prabowo Subianto, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025). 

Presiden mengungkapkan hal itu, saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan, seperti dilaporkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Menurut Prabowo, dana itu mencukupi untuk membangun setengah dari kebutuhan hunian warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kebutuhan pembangunan hunian untuk bencana Sumatera mencapai 200.000. 

"Kebutuhannya untuk bencana tiga provinsi ini kurang lebih, mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar," kata Presiden.

Nominal yang berhasil diselamatkan itu bahkan hanya berasal dari 20 korporasi yang melanggar aturan dan ditertibkan. Presiden memastikan, penegakan hukum ini baru permulaan. Artinya, masih banyak fasilitas publik yang dapat dibangun dan diperbaiki bila penegakan hukum masif dilakukan. Jadi, kalau penertiban, dan penegakan hukum terus dijalankan, bakal makin banyak uang negara yang bisa diselamatkan, dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

"Ini baru dari 20 perusahaan yang ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya, saudara-saudara," tegas Prabowo.

Karena itu, Presiden meminta semua pihak dan aparat penegak hukum berani menegakkan aturan. Aparat juga diharapkan berjiwa besar mengakui kekurangan dan kenyataan hingga akhirnya bangkit lewat perbaikan-perbaikan. 

"Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur penegak hukum, laksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini dilobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara," tandas Prabowo. 

Seperti dilaporkan Jaksa Agung ST Burhanuddin, uang-uang pecahan Rp100.000 dari bungkusan plastik transparan, hasil denda dan sitaan itu dipajang setinggi sekitar 1,5 meter sampai memenuhi lobi Gedung Bundar. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan uang sitaan itu berasal dari dua sumber

Jaksa Agung menjelaskan, total rampasan negara tersebut berasal dari dua sumber utama, yakni hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000, serta penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar Rp4.280.328.440.469,74.

"Asalnya dari 20 perusahaan sawit dan 1 tambang nikel. Kedua, hasil sitaan dari tindak pidana ekspor CPO dan impor gula," kata Burhanuddin.

Jumlahnya mencapai Rp6,62 triliun yang terdiri atas Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI. 

Penyerahan uang sebanyak itu, bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 hektare. Tercatat dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare atau mencapai lebih dari 400 persen dari target yang ditetapkan dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun. 

Satgas juga telah menyerahkan lahan kawasan hutan hasil Penguasaan Kembali kepada kementerian terkait seluas 2.482.220,343 hektare. Rinciannya, diserahkan pengelolaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, seluas 1.708.033,583 Ha, lahan perkebunan kelapa sawit.

Lalu, diserahkan kepada Kementerian terkait untuk dilakukan pemulihan kembali, seluas 688.427 Ha yang merupakan lahan kawasan hutan konservasi; - Diserahkan kepada kementerian terkait untuk dihutankan 81.793,00 yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. 

Terlihat ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.