Reshuffle Besar Hutama Karya, Eks Panglima TNI Dicopot Sebagai Komut
:
0
Potret perhelatan RUPS Hutama Karya dalam suatu masa. Foto: Istimewa.
EmitenNews.com - PT Hutama Karya (Persero) melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham pada Jumat lalu, 13 Februari 2026.
Dalam keputusan tersebut, pemegang saham memberhentikan dengan hormat Yudo Margono dari jabatan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Posisi mantan Panglima TNI sebagai Komut kini digantikan oleh Denny Abdi. Sementara, Mukri ditunjuk sebagai Komisaris.
Mardiansyah, Direktur Hutama Karya, dalam pernyataan resminya pada Rabu (18/2/2026) mengemukakan bahwa di level direksi, pemegang saham juga mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Moeharmen Zein Chiago sebagai Wakil Direktur Utama. Selain itu, Agung Fajarwanto (Direktur Operasi I) dan Sugiarti (Direktur Manajemen Risiko) turut diberhentikan dengan hormat.
Selanjutnya dalam keterangan Mardiansyah, perseroan juga melakukan pengalihan tugas Gunadi dari Direktur Operasi II menjadi Direktur Operasi I.
Susunan direksi terbaru Hutama Karya kini diisi oleh Sugeng Rochadi sebagai Wakil Direktur Utama, Mardiansyah sebagai Direktur Operasi II, Fatma Dewi Setyowati sebagai Direktur Manajemen Risiko, dan Iwan Hermawan sebagai Direktur Operasi III.
Mardiansyah menyampaikan bahwa, “Perubahan susunan pengurus ini tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional, hukum, maupun kondisi keuangan perseroan.”
Kata Mardiansyah, perseroan akan segera menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan kesinambungan operasional dan strategi bisnis perusahaan tetap berjalan optimal.
Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi PT Hutama Karya (Persero) per 13 Februari 2026:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Denny Abdi
Related News
Isu Tambang Ujung Kulon, ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit
Kuasai 78% Layanan Terminal Kendaraan, IPCC Lakukan Ini di Pontianak
55.364 Lulusan Siap Magang, 50% Ditargetkan Terserap Kerja
Obligasi Daerah tak Direstui Pusat, Gubernur Pramono Berpaling ke SMI
Danamon (BDMN) Dorong Transformasi Berdampak Nyata
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki





