EmitenNews.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Senin (8/9) kemarin merombak (reshuffle) kabinetnya yang antara lain mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ekonom Indef, Ariyo Irhamna, menilai pergantian ini mencerminkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif.

Dosen ekonomi dan bisnis Universitas Paramadina ini mengamati sejak awal terdapat perbedaan ideologis yang cukup jelas antara Menteri Keuangan sebelumnya dengan Presiden. "Sri Mulyani Indrawati cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi, menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar. Sementara Presiden Prabowo Subianto mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN," jelas Ariyo.

Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat.

Ariyo berpendapat prioritas jangka pendek Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, beberapa langkah fiskal dan kebijakan yang dapat segera diterapkan antara lain meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas.

"Kedua, menurunkan tarif PPN menjadi 10%, dengan 1% ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP), sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara," tandasnya.

Sehari setelah pelantikan, IHSG mengalami penurunan. Ariyo menilai penurunan IHSG merespon kebijakan reshuffle tersebut menurutnya merupakan reaksi pasar yang wajar.

"Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian," tandasnya.

Ia berpendapat Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi “ATM tanpa batas” yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana, agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Yang menjadi kunci adalah kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kemenkeu," katanya. Karena itu Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien.(*)