Rusuh di Pabrik Nikel Morowali, Pemerintah Daerah Diminta Ikut Bertanggung Jawab
:
0
kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. dok. Tribunnews.
EmitenNews.com - Pemerintah daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kepada pers, Senin (16/1/2023), Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, erusuhan yang terjadi di perusahaan dan industri nikel itu, ada tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Utamanya soal pengupahan yang selama ini dijalankan oleh perusahaan tambang nikel asal Cina tersebut.
"Kami minta Disnaker dan Bupati Morowali Utara bertanggung jawab terhadap kerusuhan itu," kata Said Iqbal.
Said menyebutkan, kelalaian penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan tersebut yang menyebabkan dua pekerja tewas harus dievaluasi oleh pihak pemerintah daerah. "Pihak-pihak yang terlibat harus diusut tuntas.”
Selain itu, dalam pandangan Said Iqbal, upah yang terlalu murah di perusahaan tambang raksasa asal China itu juga menjadi persoalan lain, soal lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat. Ia tidak bisa mengerti bagaimana perusahaan raksasa dengan keuntungna gede, massih menggaji rendah pekerjanya.
"Bagaimana perusahaan raksasa, perusahaan nikel terbesar di dunia dari China itu membayar upah hanya Rp3,6 juta. Murah sekali upahnya. Padahal output produksinya triliunan," kata Said.
Menurut Said Iqbal, Indonesia merupakan penghasil nikel nomor satu di dunia, bahkan bos twitter Elon Musk berencana memanfaatkan itu untuk produksi mobil Tesla. "Kalau Tesla di Indonesia, itu nikelnya dari Morowali Utara, masa naik upahnya Rp75 ribu per bulan, memalukan sekali."
Related News
Transformasi SDM Unggul, Bank BSN Sabet Human Capital Awards 2026
Karhutla di Tanah Air, Polri Tetapkan 265 Tersangka, 20 dari Korporasi
Silmy Karim Didakwa Peras Penjamin WNA Rp168,92M, JPU Bongkar Modusnya
Kata Pandu Sjahrir Soal Polemik Supra Sekuritas
Kasus Suap HGB Summarecon Agung, MAKI Desak KPK Jemput Paksa Nusron
KPK Usul Aset Pejabat yang tidak Dilaporkan ke LHKPN Bisa Disita





