EmitenNews.com - Sedikitnya 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat mendapat sanksi tegas. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan operasional entitas sektor keuangan nakal tersebut.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengungkapkan, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, ke-16 entitas tersebut terindikasi melakukan penipuan dengan berbagai modus. Mulai dari penawaran investasi berbasis penyetoran deposit dan pengerjaan tugas (task-based investment), hingga perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya.

Satgas juga menemukan modus pencatutan identitas perusahaan yang telah memiliki izin resmi, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan calon korban.

Dengan semangat itu, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis.Terutama apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.

Selain itu, masyarakat juga diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.

Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.

OJK membeberkan nama ke-16 entitas dan modus dipakai. Pertama modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.

Sebanyak 10 entitas tersebut menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Entitas ini diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.

Dari hasil klarifikasi dan verifikasi, ke-10 entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lalu,  aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.