EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya atas kerja keras dan dedikasi luar biasa dari jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), namun tetap harus waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan," tegasnya dalam pidatonya pada Rapat Kerja Pimpinan DJBC, di Sentul, Bogor, Rabu (24/1).


"Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” tegas Menkeu.


Penegasan Menkeu Sri Mulyani ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut menteri berhak berkampanye dan berpihak dalam pemilu 2024.


“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak," kata Jokowi usai menghadiri penyerahan tiga pesawat tempur untuk TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto, Rabu (24/1).


Namun demikian, Jokowi mengatakan bahwa, "Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.”


Menkeu mengingatkan mengawali tahun 2024, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Untuk itu, Menkeu mengungkapkan bahwa reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.


“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector - Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ungkap Menteri Keuangan


Selanjutnya pada kesempatan itu, Menteri Keuangan juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.


Disaat yang sama, Sri Mulyani menyebut bahwa climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.