EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai untuk menjadi negara maju, makmur, adil, dan bermartabat investasi tidak boleh ditunda. Termasuk pembangunan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang kampus kedua pada tahap 1 dan 2 melalui instrumen pembiayaan APBN menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN).


“Namanya Syariah tapi tetap hutang, artinya kita bayar kembali. Itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah, Instrumennya didesain sesuai prinsip-prinsip syariah. Tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman, dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik," katanya pada acara ground breaking pembangunan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang fase ke-2', Minggu (22/01).


Menkeu mengungkapkan, terdapat pembangunan terhadap beberapa universitas islam negeri lainnya di Indonesia yang dibangun dari berbagai sumber alternatif pembiayaan. Diantaranya berasal dari Saudi Fund for development (SFD) dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp 7,3 triliun.


“Untuk pinjaman yang sekarang ini yang masih aktif Rp 2,75 triliun, itu artinya yang tidak aktif itu sudah kita bayar kembali," paparnya.


Ada UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Walisongo Semarang, UIN mataram, UIN Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama Islam nasional Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Taha Saifudin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


"Itu kita bangun semuanya dengan uang negara, memang dipinjami dulu tapi kita bayar pakai uang negara,” terangnya.


Namun pembiayaan pembangunan yang tersbesar menurut Menkeu berasal dari APBN yang mencapai hingga Rp 9,6 triliun. Melalui proyek Surat Berharga Syariah Negara atau Project Based Sukuk (PBS) yang digunakan untuk membangun berbagai perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 yang berjumlah hingga 199 proyek.


“Kami di Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara akan terus melakukan tugas kita menjaga keuangan negara menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk pembangunan," tandasnya.


Instrumen itu diperlukan untuk melindungi rakyat pada saat rakyat menghadapi ancaman seperti pandemi, saat menghadapi shock seperti harga minyak yang melonjak 2-3 kali lipat, dan sebagainyaItu pakai uang negara. Guncangan yang luar biasa itu bisa memporak-porandakan sebuah negara, sebuah perekonomian, dan sebuah bangsa dan masyarakat . APBN biasanya menjadi shock absorber, menjadi penahan guncangan.


Dengan begitu, Menkeu berharap agar fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim akan bisa menjadi universitas kelas dunia dan yang terbaik di dunia.


“Jadi jangan hanya berpikir kelas lokal atau kelas nasional, ambisinya adalah menjadi kelas dunia. dan saya haqqul yakin itu bisa dilaksanakan oleh civitas akademika nya,” pungkasnya.(fj)