EmitenNews.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya menyusul terungkapnya dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebanyak delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi dicopot dari jabatannya.

Selain pencopotan delapan pejabat, dua pegawai lainnya dijatuhi sanksi peringatan. Di saat yang sama, aparat penegak hukum telah memproses sembilan pelaku dari pihak swasta dan menetapkan satu orang di antaranya sebagai tersangka.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pencopotan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian pengawasan tata kelola beras bersubsidi.

"Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot," kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Amran menjelaskan modus dugaan penyelewengan dilakukan dengan membeli beras SPHP dari Bulog seharga Rp11.500 per kilogram, yang seharusnya dijual ke konsumen sesuai ketentuan. Oknum kemudian membongkar kemasan untuk dioplos atau dikemas ulang menjadi beras premium guna dijual dengan harga jauh lebih tinggi.

"Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini yang harusnya dijual Rp12.500 kilogram, dijual ke mereka Rp11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos. Dan dijual dengan harga lebih tinggi," ujar Amran.

Langkah tegas ini diambil mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar di sektor pangan. Pada 2026, total subsidi dan dukungan pemerintah di sektor hulu mencapai sekitar Rp160 triliun, naik dari Rp144 triliun pada 2025. Dukungan tersebut mencakup penyediaan pupuk, traktor, hingga irigasi.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi penyerapan beras kepada Bulog yang mencapai Rp6.000 per kilogram. Untuk mencegah kasus serupa berulang, Kementerian Pertanian dan Bapanas akan memperketat pengawasan distribusi pangan dengan menggandeng kepolisian serta kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia.(*)