Tambal Defisit APBN, DPR Beri Sinyal Restui Pemerintah Gunakan SAL

Ilustrasi pembangunan proyek infrastruktur. Dok. Tirto.id.
EmitenNews.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Kementerian Keuangan merampungkan Rapat Panja Perumus Kesimpulan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2025, Rabu (2/7/2025).
Rapat Panja yang digelar tertutup itu, merupakan pendalaman laporan pelaksanaan APBN hingga Semester I-2025 serta proyeksi pelaksanaan APBN hingga akhir tahun. DPR beri sinyal restui pemerintah menggunakan SAL untuk menambal defisit APBN.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, rapat yang berlangsung sekitar 1 jam kurang itu, sebatas pendalaman terkait laporan yang telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin.
Pembahasan juga terkait dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih atau SAL tahun anggaran 2024 senilai Rp85,6 triliun, dari totalnya yang sudah tersisa Rp459,5 triliun untuk menambal potensi pelebaran defisit menjadi Rp 662 triliun (2,78% dari PDB) dari target semula Rp 616,2 triliun (2,53% dari PDB). SAL dimanfaatkan supaya pembiayaan anggaran tak lagi perlu memanfaatkan penarikan utang baru lagi.
Dirjen Luky Alfirman menekankan, keputusan akhir terkait hasil pembahasan panja hari ini akan disampaikan secara resmi esok hari, Kamis. Pasalnya, rapat panja yang digelar secara tertutup hari ini sebatas pendalaman.
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Noor Faisal Achmad mengatakan bahwa Banggar DPR sudah memberi sinyal sepakat terhadap Lapsem pemerintah beserta prognosis pelaksanaan APBN sampai akhir 2025. "Ada persetujuan penggunaan SAL juga."
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Gerindra Wihadi mengatakan, pemanfaatan SAL 2024 oleh pemerintah sebetulnya tidak masalah karena memang tujuannya untuk mengurangi tekanan defisit APBN saat ekonomi global penuh ketidakpastian.
"Jadi saya kira SAL tidak menjadi masalah kalau memang untuk menutup defisit, karena melihat daripada situasi global yang sekarang ini," tegasnya.
Wihadi menilai, bila pemerintah malah mencari opsi lain untuk membiayai potensi pembengkakan defisit sesuai prognosis Lapsem 2025, malah akan lebih tak elok. Karena situasi pasar keuangan penuh ketidakpastian akibat kondisi ekonomi global yang penuh tekanan. Untuk penerbitan utang harus melihat situasi pasar saat ini, Tidak bisa juga terus memperbesar utang.
Pemerintah memang perlu meningkatkan upayanya dalam mengumpulkan penerimaan negara sesuai target pada tahun ini. Mempertimbangkan mulai membaiknya kinerja penerimaan pajak per Juni 2025.
Menteri Keuangan mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun kepada DPR RI. Pengajuan itu untuk menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan lebih besar dari target awal.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025), Menkeu menyampaikan bahwa outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal.
“Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya.
Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara. Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp3.005,1 triliun.
Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp457,5 triliun.
Related News

Marah Betul Menteri Bahlil Pada Dirjen dan Dirut PLN, Cek Masalahnya

Usai Digeledah KPK, Ini Penjelasan BRI Kepada Bursa

Geledah Rumah Orang Dekat Gubsu, KPK Sita Rp2,8M dan Dua Senjata Api

Dapat Korting MA 2,5 Tahun, Setya Novanto Bakal Bebas Lebih Cepat

Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI, DPR Pilih Ricky Perdana GozaliĀ

Kejagung Sita Rp1,3T dari Terdakwa Musim Mas dan Permata Hijau