EmitenNews.com - Jusuf Kalla meminta pemerintah mengevaluasi anggaran. Itu penting untuk menjaga efisiensi, dan mengurangi defisit atau utang negara. Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu, ada sejumlah pos anggaran perlu dikurangi, tetapi ada pos justru perlu dipertahankan.

JK mengingatkan pemerintah untuk dapat mempelajari defisit dengan baik untuk mencegah pembengkakan utang. Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto. Di mana, Prabowo ingin mempertahankan batas defisit APBN maksimal 3 persen. ”Ya, kalau ingin defisit tetap 3 persen harus ada penghematan dengan cara memangkas pengeluaran,” tegas JK.

Sayangnya, JK tidak membeber pos anggaran mana perlu dipangkas. JK justru menyarankan untuk tidak mengurangi transfer ke daerah, tidak mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, dan infrastruktur. ”Anggaran PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan juga,”  imbubnya.

Kalau sejumlah pos itu anggaran dikurangi akan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, dan pendidikan di masa depan. Oleh sebab itu, JK meminta pemerintah mengevaluasi anggaran yang masih bisa dikurangi, ditunda, dan sebagainya. Selain evaluasi anggaran, JK menyarankan pemerintah mengurangi subsidi sebagai upaya mengurangi defisit.

"Kita minta untuk mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi, karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," urainya. (*)