EmitenNews.com -  PT PP Presisi Tbk (PPRE) melalui anak usahanya, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), memperoleh fasilitas kredit senilai Rp1,3 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). 

Periode fasilitas kredit tersebut telah berlaku sejak 9 Januari 2026 hingga 9 Januari 2027. Fasilitas pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan modal kerja proyek-proyek yang tengah berjalan maupun yang berpotensi diperoleh ke depan.

Arif Iswahyudi, Direktur Keuangan dan HCM PP Presisi, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Minggu (11/1) nilai plafon fasilitas kredit yang diberikan BRI kepada PT LMA mencapai Rp600 miliar, sementara total pinjaman tercatat sebesar Rp1,3 triliun. 

Fasilitas tersebut terdiri atas beberapa skema pembiayaan, antara lain Bank Garansi/Standby Letter of Credit (BG/SBLC) maksimal Rp600 miliar, Cash Loan/Kredit Supplier maksimal Rp160 miliar, Kredit Modal Kerja Buyer hingga Rp180 miliar, serta Supply Chain Financing Account Receivable (SCF AR) maksimal Rp125 miliar.

Selain itu, BRI juga memberikan fasilitas BG/SBLC 2 senilai Rp700 miliar, sehingga total eksposur pembiayaan mencapai Rp1,3 triliun.

Jaminan Aset Lebihi 70% Ekuitas

Untuk menjamin fasilitas kredit tersebut, PT LMA menyerahkan agunan dengan nilai total mencapai Rp1,46 triliun, yang terdiri atas aset tetap dan non-aset tetap. Jaminan non-aset tetap meliputi piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto, hingga tagihan lain yang timbul dari proyek, dengan tambahan agunan yang meningkatkan total nilai jaminan menjadi Rp1,45 triliun.

Sementara itu, jaminan aset tetap berupa sebidang tanah berlokasi di Jalan Bukit Hambalang No. 31, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, seluas 1.706 meter persegi dengan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 141 atas nama PT Lancarjaya Mandiri Abadi, senilai Rp10,513 miliar.

Mengacu pada laporan keuangan audit PT LMA per 31 Desember 2024, ekuitas perusahaan tercatat sebesar Rp1,978 triliun. Dengan demikian, nilai pinjaman setara 65,7% dari ekuitas, sementara nilai penjaminan mencapai sekitar 73,8% dari ekuitas, sehingga dikategorikan sebagai Transaksi Material sesuai POJK No. 17/2020.

Transaksi Material yang Tidak Perlu Izin RUPS