EmitenNews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki pekerjaan rumah di usia pemerintahannya yang baru seumur jagung. Ia mengungkapkan terdapat sejumlah sungai di wilayah kekuasaannya, yang ternyata memiliki dokumen berupa surat hak milik (SHM), seperti di Sungai Bekasi hingga Sungai Cikeas. Adanya surat kepemilikan terhadap daerah sungai tersebut mengakibatkan upaya normalisasi sungai terkendala.

Lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71, Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan hal tersebut pada Selasa (11/3/2025).

"Daerah aliran sungainya sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas serta Sungai Cileungsi tanahnya sudah bersertifikat. Untuk itu harus dituntaskan," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Pemilik surat hak milik tersebut sejumlah perorangan dan perusahaan di Kali Bekasi daerah Babelan.

Gubernur Jabar ini miris lantaran daerah yang sempat dilanda banjir dahsyat tersebut sebelumnya ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Jadi, bukan hanya laut yang disertifikatkan, sungai juga sudah disertifikatkan," tutur mantan Bupati Purwakarta, Jabar, tersebut.

Sebagai pemimpin wilayah, Gubernur Dedi Mulyadi mengaku tidak takut pada pemilik sertifikat tersebut. Karena itu, ia tetap meminta dinas dan instansi terkait tetap melakukan normalisasi sungai. Jangan takut pada siapapun para pihak pemilik SHM sungai tersebut. "Jalan terus pak paling disomasi."

Sebelumnya banjir besar melanda sejumlah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain hujan, tata kelola DAS (daerah aliran sungai) yang kurang tepat dan lahan hijau yang minim juga dinilai berkontribusi pada musibah banjir tersebut.

Sang gubernur lalu bergerak cepat mengatasi keadaan. Dedi Mulyadi mengumpulkan empat kepala daerah di Jawa Barat untuk membahas penanganan banjir. Ia meminta jajarannya bekerja mengatasi masalah bersama sesuai kondisi daerah masing masing, apa permasalahannya dipaparkan satu satu untuk langkah solusinya.

Dari situ Gubernur Dedi Mulyadi mengambil sejumlah langkah penanganan untuk mencegah banjir di masa mendatang. Bersama pemerintah pusat, ia mendata apa saja yang menjadi penyebab banjir, lalu mengambil tindakan tegas didukung instansi terkait di tingkat pusat.