Timteng Memanas, Keselamatan Jadi Pertimbangan Pemberangkatan Haji
Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. (Foto: Dok)
EmitenNews.com - Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (10/03/2026) di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” jelasnya.
Dahnil menuturkan bahwa pemerintah tengah menyusun berbagai upaya dan skenario dalam penyelenggaraan haji yang dijadwalkan dimulai pada April mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dalam merumuskan langkah-langkah tersebut.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian untuk memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan aman.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” tuturnya.
Dahnil menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan haji dengan tetap memprioritaskan keselamatan jemaah. Beberapa di antaranya meliputi pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga opsi penundaan keberangkatan apabila kondisi dinilai berpotensi membahayakan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” sambungnya.(*)
Related News
Menkomdigi Ajak Orang Tua Kurangi Gawai Anak Saat Libur Lebaran
10 Ruas Tol dan 15 Rest Area Fungsional Disiapkan Untuk Mudik Lebaran
Diprediksi 143,91 Juta Orang Mudik Lebaran, Turun 1,75 Persen
Alarm Bahaya, 4 Ribu Ibu Hamil di Indonesia Meninggal Setiap Tahun
Gugatan Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Gus Yaqut Sah
Prihatin Dampak Program MBG, Busyro Cs Gugat UU APBN 2026 ke MK





