EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI. Nanti tentu basisnya dari NIK (nomor induk kependudukan),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menko Airlangga menyebutkan, sesuai arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran. Rekening koran itu yang disiapkan adalah melalui Himbara, baik itu BRI maupun BSI.

Airlangga mengatakan pendekatan yang kini dipertimbangkan adalah sinkronisasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dukcapil itu diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” kata Menko Airlangga.

Untuk memperluas jangkauan kepemilikan rekening bank, dukcapil akan dipadu-padankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk sistem pembayaran dan gateway system-nya termasuk QRIS.

“Dari nomor rekening itu mempunyai kemampuan untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system. Ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di Bank Indonesia yaitu dengan QRIS,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional, rencana pembuatan rekening massal ini juga ditargetkan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai. Akan didorong untuk berbagai program pemerintah, termasuk penerimaan bansos melalui rekening tersebut.

Presiden juga meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif, termasuk di dalamnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mempersiapkan aspek teknis dari program tersebut.

Dalam rapat terbatas, Senin (7/9/2026), Presiden Prabowo membahas sejumlah isu terkait ekonomi. Salah satunya mengenai inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.