EmitenNews.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung terbang menuju Washington D.C. setelah menerima kabar adanya kebijakan terbaru dari Presiden Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia.

Seperti diberitakan, Trump melalui surat yang ditujukan kepada Presiden RI mengenakan tarif impor 32 persen untuk semua produk Indonesia. Namun ia akan mempertimbangkan jika Indonesia membangun pabrik produksinya di AS.

Merespon kabar itu Kemenko Perekonomian mengabarkan bahwa Menko Airlangga yang saat ini baru saja mendampingi Presiden Prabowo menghadiri pertemuan BRICS di Rio de Janeiro langsung berangkat dari Brasil menuju AS.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, Menko Airlangga dijadwalkan sudah tiba di AS hari ini. Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS.

"Untuk mendiskusikan segera keputusan tarif AS untuk Indonesia. Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS," kata Haryo dalam siaran pers, Selasa (8/7/2025).

Pemerintah Indonesia, tambah Haryo, akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan. Pemerintah AS memberi batas waktu hingga 1 Agustus 2025 bagi Indonesia untuk merespons kebijakan tarif yang baru diumumkan.

Sementara itu pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menilai Indonesia telah gagal bernegosiasi dengan AS. "Keputusan Trump tersebut dipandang banyak pihak menimbulkan ketidakpastian pasar dan berpotensi memicu guncangan ekonomi global," ujarnya.

Menurut Ibrahim, kebijakan Trump tersebut juga akan merugikan perekonomian AS sendiri. "Model ekonomi terbaru memprediksi kebijakan tarif Trump kali ini bisa memangkas Produk Domestik Bruto AS hingga enam persen," ucap Ibrahim.

Selain itu dapat menurunkan rata-rata upah di AS sebesar lima persen. Efek domino juga diperkirakan akan dirasakan oleh negara-negara mitra dagang seperti Indonesia.

"Tarif ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik dan negosiasi. Dalam konteks teori permainan, tarif ini adalah upaya AS untuk mengubah 'payoff matrix' dalam hubungan dagang bilateral," kata Ibrahim.

AS telah memaksa Indonesia untuk mengevaluasi ulang strategi ekspor dan diplomasi dagangnya. Oleh karena itu, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional akan terpangkas 0,3 hingga 0,5 persen akibat kebijakan ini.

"Selain itu risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akan semakin besar. Utamanya di sektor padat karya seperti industri tekstil dan alas kaki," ucap Ibrahim menutup keterangannya.(*)