EmitenNews.com - Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan transformasi budaya kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional.

Dalam rapat koordinasi membahas evaluasi paket kebijakan transformasi budaya kerja serta penyiapan paket stimulus triwulan II tahun 2026, sejumlah langkah lanjutan disiapkan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal pada semester II tahun 2026.

“Tadi kita evaluasi terkait WFH (Work From Home), dalam dua bulan dan berlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen, jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri terkait Pembahasan Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Penyiapan Paket Stimulus TW II/Semester 2 Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (26/05).

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan lanjutan terkait WFH akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta.

Selain WFH, Menko Airlangga juga mengungkapkan keputusan pemerintah untuk melanjutkan Program Magang Nasional. Pasalnya dari hasil evaluasi program ini menunjukkan tingginya apresiasi dan persepsi positif dari peserta maupun perusahaan, serta kontribusinya dalam membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Karena itu pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional yang akan dilaksanakan pada Juli 2026 dengan target peserta mencapai 150.000 orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp4,14 triliun.

Berdasarkan evaluasi program magang, selanjutnya program vokasi nasional juga disiapkan bagi 220.000 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan estimasi anggaran sebesar Rp2,12 triliun guna mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional. (*)