EmitenNews.com - Ombudsman mendorong pemerintah segera membentuk Badan Sawit Nasional. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa institusi itu bisa membenahi tata kelola industri sawit karena mampu menangani seluruh persoalan sawit dari hulu hingga hilir dalam satu kesatuan sistem.

"Bagaimana tata kelola ini bisa ditertibkan? Solusinya satu. Maka, bentuk Badan Sawit Nasional yang melingkupi persoalan sawit dari hulu ke hilir dalam satu atap," ujar Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/5/2025).

Saat menjadi panelis dalam diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (7/5/2025), Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa Ombudsman mendorong agar Pemerintah segera membentuk Badan Sawit Nasional.

Pada tahun 2024, Ombudsman telah melakukan kajian sistemik terhadap tata kelola industri kelapa sawit Indonesia dengan memeriksa 52 institusi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan.

Dari kajian itu, Ombudsman telah merumuskan lima saran perbaikan kepada pemerintah terkait tata kelola industri kelapa sawit.

Saran tersebut mencakup penyelesaian tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan, perbaikan sistem perizinan dan pendataan pekebun rakyat, penguatan regulasi pendirian pabrik kelapa sawit.

Lainnya, kebijakan tata niaga yang menjamin harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani, serta pembentukan Badan Sawit Nasional yang berada langsung di bawah Presiden.

Seperti ditulis Antara, bulan lalu, Ombudsman juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden sebagai bentuk tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan.

"Dari kajian sistemik ini, kami berhasil merumuskan ada lima saran kepada Pemerintah, yang beberapa waktu lalu kami juga harus bersurat kepada Presiden RI terkait dengan tata kelola," tuturnya.

Yeka Hendra Fatika menyebutkan, hilirisasi industri sawit di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia, dan belum ada negara lain yang mampu menyaingi. Namun, permasalahan masih terjadi pada sektor hulu, yang memerlukan perhatian lebih.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya peran kelapa sawit dalam berbagai lapisan masyarakat.

"Tidak hanya penting untuk petani kita, tidak hanya penting untuk pengusaha kita, tidak hanya penting untuk negara kita, rupanya sawit telah menjadi komoditas dunia dan tidak ada makanan di dunia ini yang jauh-jauh dari minyak sawit," ucap Rachmat.

Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih yang hadir sebagai pembicara diskusi menyampaikan bahwa industri kelapa sawit saat ini merupakan industri paling unggul dalam bidang pertanian di Indonesia.

"Sawit merupakan primadona saat ini pada sektor pertanian kita ketimbang pertanian yang lain," kata Bungaran Saragih.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Teng,ah meminta para pengusaha khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajiban membangun kebun rakyat/masyarakat, atau plasma demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

"Tidak ada gangguan investasi di Kalimantan Tengah, selama itu pengusaha baik kepada masyarakat," kata Gubernur Kalteng (ketika itu) Sugianto Sabran di Palangka Raya, Jumat (28/6/2024).

Antara menulis, Sugianto Sabran mengemukakan hal tersebut dalam Borneo Forum 2024 yang dihadiri Menteri ATR/BPN (ketika itu) Agus Harimurti Yudhoyono dan para pengusaha kelapa sawit.