EmitenNews.com — Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) telah memaparkan final penyelesaian setumpuk utang yang menggunung. Pemaparan ini menjadi awal dari pemungutan suara penting oleh kreditur tentang restrukturisasi utang Garuda.

 

Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra memaparkan terkait pembagian klasifikasi pembayaran utang terhadap kreditur. Dalam hal ini, klasifikasi dibagi menjadi pembayaran utang kepada BUMN , non BUMN , lessor, dan kreditur yang memiliki utang di bawah dan di atas Rp 255 juta.

 

Irfan menjelaskan, untuk utang perseroan kepada BUMN, termasuk dalam hal ini Pertamina, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, AirNav, seluruh BUMN dan anak BUMN lainnya dimodifikasi menjadi tagihan jangka panjang.

 

"Kalau Pertamina dan BUMN lain perlakuannya menjadi utang jangka panjang selama 22 tahun dengan bunga 0,1% per annum dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo utang. Itu BUMN ya," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022).

 

Sementara, utang non BUMN jika di bawah Rp 255 juta akan dibayar tunai. Sedangkan utang kepada pihak swasta di atas Rp 255 juta akan terkena Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ( RKAT ).

 

"Jadi utang Rp 255 juta bukan BUMN itu akan terkena RKAT . Tapi kita kan belum final total utangnya," tuturnya.

 

Irfan menyebut, keseluruhan utang perseroan kepada para kreditur sebesar US$ 800 juta. Dari total utang tersebut, akan ada yang dibayar secara tunai, ada yang melalui penerbitan surat utang, dan ada yang melalui konservasi saham dalam bentuk ekuitas.

Dari keseluruhan utang sebesar USD800 juta, sebesar USD330 juta akan dibayar melalui konservasi saham dalam bentuk ekuitas.

 

"Nanti akan lewat rights issue, nanti akan diberikan kepemilikan saham Garuda," sebutnya.