EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peranan APBN yang optimal di dalam menjaga masyarakat dan ekonomi dari berbagai guncangan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal berfokus untuk menjaga stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat.


Berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Selasa (17/01) Menkeu menyebut pada 2022 APBN mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp 104,2 triliun.


"Untuk subsidi dan kompensasi walaupun di luar negeri karena perang di Ukraina harga BBM meningkatnya bisa dua hingga tiga kali lipat, di Indonesia BBM kemarin naik 30 persen karena kita mengalokasikan subsidi kompensasi sebesar Rp 551,2 triliun tahun 2022, dan tahun ini Rp 339,6 triliun,” ungkap Menkeu.


Menkeu menyebut dana transfer ke daerah berperan penting untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi. Pada APBN 2022 terdapat kenaikan belanja negara sebesar 10,9 persen, termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah yang naik sebesar Rp 304,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.


Selain itu, juga terdapat kenaikan pendapatan negara sebesar 30,5 persen atau Rp 615 triliun, sehingga defisit APBN menurun menjadi sebesar 2,38 persen dari PDB.


“Ini jauh lebih kecil dari rencana awal yaitu 4,5 persen atau dalam hal ini defisit kita turun Rp 310,7 triliun,” ungkapnya.


Hingga saat ini, Menurut Menkeu, perekonomian di daerah juga sudah mulai membaik yang ditunjukan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, termasuk diantaranya pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir.


“Ini artinya di daerah kegiatan makin meningkat. Nah ini nanti implikasinya pada inflasi. Kalau masyarakat mulai mobile, mulai berkonsumsi namun barangnya tidak ada, maka terjadi kenaikan harga. Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan, maka sisi produksi dan supply mengenai logistik distribusi menjadi sangat penting,” ungkap Menkeu.


Namun, Memasuki tahun 2023 APBN dikatakan Menkeu adalah kombinasi antara optimis namun juga waspada. Menurutnya, perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk diantaranya perbaikan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Demikian juga untuk bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan (sekitar) Rp 476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada Rp 19 triliun tahun lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrem dan stanting bisa diturunkan secara cepat,” terangnya.