APJAPI Nilai POJK 22/2023 Melegitimasi Moral Hazard Debitur Beritikad Tidak Baik

Ketua Umum APJAPI, Kevin Agatha Purba (kedua kanan), memimpin rapat strategis mendiskusikan POJK No. 22 Tahun 2023, dengan tujuan mencapai keseimbangan optimal antara perlindungan konsumen dan dukungan terhadap pertumbuhan sehat dan berkelanjutan dalam industri jasa keuangan di Indonesia. dok. APJAPI.
Sebagai Asosiasi yang mewadahi perusahaan penagihan, APJAPI merasa perlu menanggapi ataupun mengkritisi POJK tersebut. Sudah semestinya Konsumen/Debitur yang beritikad baiklah yang dilindungi, bukan Konsumen/Debitur yang beritikad tidak baik. Yang tidak baik ini, mereka tidak melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan terhadap pinjamannya.
Keberadaan aturan ini juga memberikan dampak signifikan pada pekerjaan perusahaan-perusahaan Jasa Penagihan di bawah naungan APJAPI. Semua karyawan dari perusahaan penagihan tersebut telah mengantongi sertifikasi penagihan yang diakui oleh Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI).
APJAPI berharap untuk dapat berkontribusi dalam diskusi dan evaluasi lebih lanjut terkait POJK No. 22 Tahun 2023 agar mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam perlindungan konsumen dan mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. (Eko Hilman). ***
Related News

Rupiah Bisa Terderek Dampak Tarif Impor Trump ke Brasil

Realisasi TKD Semester I 2025 Capai Rp400,6 Triliun

Harga Emas Antam Naik Rp8.000 per Gram

ITMG Borong Gede Saham NICE, Aksi Akuisisi Belum Selesai?

Ada Danantara, Kementerian BUMN Tetap Emban 3 Tugas Negara

Kawal Ekonomi, Mendagri Minta ESDM Beri Relaksasi Ekspor Konsentrat