Sementara itu, sejak Januari hingga 30 November 2025, Otoritas Jasa Keuangan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 207 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Tindakan hukum dijatuhkan untuk memperbaiki perilaku para pelaku usaha dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

OJK mencatat, sanksi tersebut mencakup 157 peringatan tertulis kepada 130 PUJK, 37 instruksi tertulis kepada 37 PUJK, serta 43 sanksi denda kepada 40 PUJK. 

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/12/2025), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menerangkan, penjatuhan sanksi dilakukan sebagai upaya menjaga integritas industri. Juga sekaligus memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.

"Setiap tindakan penegakan hukum diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku usaha dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat," ujar Friderica Widyasari Dewi.

Asal tahu saja. OJK juga mencatat adanya 165 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen sejak awal tahun hingga 16 November 2025.

Total penggantian tersebut mencapai Rp79,6 miliar dan USD3.281 itu, mencerminkan peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat pelaku usaha. ***