Belanja Pemerintah Perlu Diakselerasi Untuk Topang Ekonomi, Ini Saran Indef

Ilustrasi suasana kota. dok. BeritaSatu.
EmitenNews.com - Belanja pemerintah perlu diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen pada 2023. Defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
"Ruang defisit memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya stimulus kepada perekonomian domestik, ketika perekonomian global cenderung turun," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024, Rabu (6/12/2023).
Dalam seminar itu, Eko Listiyanto mengemukakan defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
Sampai akhir Oktober 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN per Oktober 2023 tersebut masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,84 persen dari PDB.
"Belanja pemerintah masih perlu diakselerasi karena sebetulnya di 2023 defisit APBN ditetapkan lebih dari 2 persen dari PDB. Dalam konsep ekonomi, defisit anggaran didesain untuk menstimulasi ekonomi," kata Eko Listiyanto. ***
Related News

Dari Hilirisasi Kelapa, Indonesia Bisa Kantongi Rp1.200 Triliun

Airlangga Optimis Paket Ekonomi Ciptakan Multiplier Effect

Andalkan Tambang Raksasa dan Proyek HPAL, Neo Energy Siap IPO Jumbo

Trade Expo Indonesia 2025 Targetkan Transaksi USD16,5 Miliar

Indonesia Negara Ketiga yang Rampungkan Perundingan dengan AS

Laju Tertahan, Harga Emas Antam Turun Rp9.000 per Gram