Belanja Pemerintah Perlu Diakselerasi Untuk Topang Ekonomi, Ini Saran Indef
:
0
Ilustrasi suasana kota. dok. BeritaSatu.
EmitenNews.com - Belanja pemerintah perlu diakselerasi agar pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen pada 2023. Defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
"Ruang defisit memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya stimulus kepada perekonomian domestik, ketika perekonomian global cenderung turun," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024, Rabu (6/12/2023).
Dalam seminar itu, Eko Listiyanto mengemukakan defisit APBN yang lebih lebar diperlukan agar pemerintah bisa menyalurkan lebih banyak belanjanya kepada masyarakat.
Sampai akhir Oktober 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN per Oktober 2023 tersebut masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,84 persen dari PDB.
Related News
Kolaborasi Pertamina-Eni, Perkuat Eksplorasi Migas Berbasis Teknologi
Restitusi Pajak Capai Rp191,82T, DJP Ungkap Terbesar Pajak Penghasilan
Menkeu Baru Ungkap, Belanja Negara Rp1.791 Triliun, Naik 29 Persen
Peluang di CAEXPO 2026: Lompatan Ekspor Hilirisasi Hingga Transfer AI
Ada Hashim Djojohadikusumo dalam Pengembangan Gas Natuna D-Alpha
Anggaran Subsidi dan Kompensasi Rp331T, Bengkak Sampai 52 Persen





