EmitenNews.com - Pemerintah memutuskan pembayaran kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Janji untuk tidak memakai dana APBN, setidaknya seperti dibahasakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, apa boleh buat tak terpenuhi. Pemerintah mengalokasikan Rp1,2 triliun per tahun sampai utang itu lunas.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pembayaran kewajiban utang Whoosh menggunakan APBN itu, menjawab wartawan usai acara pengumuman stimulus ekonomi dalam liburan Idulfitri 2026, di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Mensesneg Prasetyo menjelaskan, meski sumber pendanaan telah dipastikan berasal dari APBN, pembahasan teknis pelaksanaannya masih belum final. Proses tersebut saat ini masih berada dalam tahap negosiasi dan pembicaraan teknis lanjutan.

"Belum final. Laporan terakhir rapat di Danantara, masih ada finalisasi nanti. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis yang langsung dipimpin oleh CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani," tambah Prasetyo Hadi.

Pernyataan Prasetyo ini merespons pernyataan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin yang menyebut persoalan utang proyek kereta cepat telah memperoleh solusi dan jaminan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Seperti ramai diberitakan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibangun dengan total nilai investasi sekitar USD7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar USD1,21 miliar dari rencana awal.

Nah, sekitar 75 persen pembiayaan megaproyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Sisanya merupakan setoran modal para pemegang saham konsorsium.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek tersebut, termasuk kewajiban pembayaran sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Prabowo menilai proyek kereta cepat memiliki manfaat publik yang besar. Mulai dari pengurangan kemacetan, polusi, hingga alih teknologi, sehingga tidak semata-mata dinilai dari untung dan rugi.

Pernyataan Presiden itu mengemuka setelah ramai pembahasan soal utang Whoosh berkaitan dengan pernyataan Menkeu Purbaya yang secara terbuka menyatakan tidak ingin APBN digunakan untuk membayar utang Whoosh.

"Kalau saya, mending enggak bayar utang Whoosh. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain," ujar Purbaya dalam media briefing.

Purbaya juga menegaskan dari diskusi yang ada, meski belum ada keputusan final disepakati terkait pembagian peran antara pemerintah dan Danantara dalam restrukturisasi utang Whoosh. Ia menyebut pemerintah cenderung menangani aspek infrastruktur, Danantara akan menanggung bagian operasional dan rolling stock.

COO Danantara Dony Oskaria menyatakan Danantara dan pemerintah akan berbagi peran dalam proses restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat, sesuai arahan Presiden. Pemerintah disebut akan menangani kewajiban yang terkait dengan infrastruktur, sedangkan Danantara fokus pada optimalisasi operasional layanan. ***