EmitenNews.com - Waduh. Ternyata PT PLN (Persero) sempat mengalami krisis gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (13/1/2022), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, pemerintah mengatasi krisis energi tersebut, dengan mengambil LNG yang seharusnya diekspor. PLN akhirnya selamat.


"Kami membelokkan LNG yang seharusnya itu berkontrak di luar negeri, kami tarik ke dalam negeri. Jadi, sudah bisa diamankan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di hadapan anggota Komisi VII DPR.


Menurut Menteri ESDM Arifin Tsrif, PLN hanya membutuhkan 4 kargo gas alam cair. Namun kini ditambah 1 kargo gas alam cair dari akumulasi defisit gas alam cair yang terjadi beberapa waktu lalu.


PT Pertamina (Persero) dan BP Tangguh berkomitmen memasok 5 kargo gas alam cair untuk pembangkit listrik milik PLN. Sebelumnya, SKK Migas juga telah menyatakan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan gas alam cair bagi pembangkit listrik dalam negeri.


Sementara itu Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko menyampaikan, sektor hulu migas akan menyiapkan 58 kargo gas alam cair yang dipasok dari Kilang Bontang dan Kilang Tangguh di Kalimantan Timur. Dengan begitu, SKK Migas berharap seluruh kargo yang disiapkan untuk PLN dapat diserap ke pembangkit listrik.


"Komitmen untuk mendukung sektor kelistrikan ini akan terus kami jaga seiring semakin strategisnya peranan gas alam sebagai energi transisi," ujar Arif Setiawan Handoko.


Seperti diketahui, sejak 2012, hulu migas sudah mulai memasok gas alam cair untuk kebutuhan dalam negeri. Saat itu, volume gas alam cair domestik masih sebesar 14 kargo. Jumlahnya meningkat hingga 60,6 kargo pada 2019. Namun, angkanya sempat turun ke 44,9 kargo pada masa pandemi Covid-19 yang mewabah di Tanah Air sejak awal 2020.


Tahun lalu, jumlah kargo diyakini kembali naik dengan pasokan mencapai 56 kargo. Dari pasokan gas alam cair untuk domestik tersebut, pasokan untuk sektor kelistrikan menjadi paling tinggi. Pasokan gas alam cair untuk sektor kelistrikan mencapai 54 kargo atau 96,5 persen dari total kargo yang ada. Sisanya, dipasok untuk sektor industri.


Sementara itu, pemerintah menyiapkan skema Badan Layanan Umum (BLU) untuk pungutan iuran ekspor batu bara. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, pembentukan BLU pungutan batu bara ini solusi jangka panjang pemerintah untuk mengatasi ancaman krisis batu bara di Tanah Air.


Dalam penjelasannya pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (13/1/2022), Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, konsep BLU batu bara persis seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan ini memungut dan mengelola dana hasil iuran ekspor kelapa sawit (CPO) dari kalangan  pengusaha.


Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, konsep BLU Batu Bara mengadopsi yang sudah dilaksanakan untuk industri kelapa sawit oleh BPDPKS. Ada dana untuk mendukung operasional B30. Industri kelapa sawit mendukung pelaksanaan program mandatori Biodiesel 30 persen atau B30 pada Solar/diesel. ***