EmitenNews.com - Masih ada anggaran Kementerian Pertanian yang diblokir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan anggaran terblokir yang mencapai Rp8,15 triliun itu, dalam paparannya pada rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (2/7/2025).

Dari total anggaran yang masih terblokir tersebut, rinciannya yakni blokir efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp304,71 miliar dan blokir nonefisiensi Rp7,85 triliun.

Dari Rp7,85 triliun yang berstatus nonefisien, ada Rp399,56 miliar blokir anggaran perjalanan dinas dan Rp7,45 triliun blokir anggaran nonperjalanan dinas.

Selanjutnya, pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, masih terdapat blokir anggaran nonefisiensi yang cukup tinggi. Hal ini membuat kesulitan menjalankan beberapa program Kementan, seperti cetak sawah, optimalisasi lahan, dan penyediaan alsintan pra-panen.

Untuk anggaran konstruksi optimalisasi lahan butuh sebesar Rp1,2 triliun dan kondisinya saat ini masih terblokir. Begitu juga anggaran untuk Cetak Sawah yang juga masih terblokir sebesar Rp2,3 triliun, dan alsintan pra-panen sebesar Rp3,57 triliun.

Pembukaan blokir anggaran tiga program tersebut masih menunggu penyelesaian Survei Investigasi Desain (SID).

"Konstruksi optimalisasi lahan (oplah) seluas 211.000 hektare masih terblokir, dari target 500.000 hektare, Cetak Sawah masih terblokir seluas 62.000 hektare, dari target 255.000 hektare," ungkap Mentan Amran Sulaiman.

Di luar itu, anggaran di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga ada yang masih terblokir, tepatnya anggaran nonperjalanan dinas, yakni untuk penyediaan benih padi sebesar Rp121 miliar dengan target seluas 150.000 hektare.

Kementerian Pertanian terus mendorong agar pelaksanaan SID untuk optimalisasi lahan dan Cetak Sawah segera diselesaikan, agar mempercepat buka blokir dan nonefisiensi. ***