EmitenNews.com - Bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza. Penandatanganan yang diikuti sejumlah kepala negara lainnya itu, berlangsung di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) siang waktu setempat.

Dari tayangan langsung melalui akun YouTube The White House, terlihat Presiden Prabowo dalam setelan jas dan peci hitam, melakukan penandatanganan piagam Dewan Perdamaian di sisi kiri Presiden Trump.

Presiden Trump selaku pemimpin Dewan Perdamaian dan inisiator, diapit oleh Presiden Prabowo di sisi kiri dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban di sisi kanan, yang turut menandatangani piagam secara bersamaan.

Presiden Trump sempat mengeluarkan kelakar di hadapan awak media, di sela-sela acara penandatanganan itu, sehingga Presiden Prabowo dan PM Orban, beserta hadirin lainnya tertawa ringan.

Presiden Trump juga terlihat mem[erhatikan Presiden Prabowo yang tengah membubuhkan tanda tangan di atas piagam. Ketika penandatanganan dokumen selesai, Presiden Trump menjabat tangan dan menepuk punggung Presiden Prabowo, memperlihatkan hubungan baik kedua pemimpin.

Sesaat kemudian Presiden Trump menyaksikan Presiden Prabowo dan PM Orban memperlihatkan dokumen yang sudah mereka tandatangani di hadapan wartawan.

Data yang ada menunjukkan, selain Indonesia dan Hungaria, sejumlah pimpinan negara lain juga melakukan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian, yakni Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Indonesia.

Kemudian, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.

Indonesia akan menggunakan partisipasi ini untuk menyuarakan posisi prinsipil

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bertujuan menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solutions), bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina.