EmitenNews.com - Warga Pulau Enggano, Bengkulu, boleh bernapas lega sedikit. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan di wilayah itu. Inpres ini diharapkan dapat mendorong pembangunan di pulau yang tengah terisolir ini.

Presiden menandatangani instruksi itu, setelah menggelar rapat koordinasi bersama DPR yang diwakili pimpinan Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (24/6/2025). 

Sebelumnya, masyarakat Enggano menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang kemudian berkoordinasi dengan Ketua DPR Puan Maharani. Aspirasi masyarakat yang terisolir, sampai susah menjual hasil buminya tersebut lalu disampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Saya berharap rakyat di Enggano tetap semangat. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat pelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim," kata Prabowo Subianto dalam sesi penandatanganan Inpres mengenai percepatan pembangunan di Enggano.

Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Inpres ini dimaksudkan agar penanganan pemulihan di Enggano lebih cepat. Sejauh ini Enggano dalam keadaan terisolir karena kapal-kapal tidak bisa bersandar.

Dasco menceritakan proses di balik penandatanganan Inpres soal Enggano ini. Sebelum keluarnya Inpres itu, DPR menerima keluhan dari masyarakat Enggano. Kemudian, diputuskan bahwa penyelesaian masalahnya harus melalui Inpres supaya terpadu dan menyeluruh.

"Presiden menandatangani Inpres soal penanggulangan keadaan tertentu di Enggano yang itu terisolir karena pelabuhan dangkal dan kapal nggak bisa sandar sehingga sudah 1 bulan lebih Pulau Enggano dalam keadaan susah," ujar Ketua Harian DPP Gerindra itu. 

Warga Enggano sangat memerlukan layanan kapal dan pelabuhan 

Sementara itu, DPRD Provinsi Bengkulu mendesak agar Gubernur Bengkulu cepat bertindak agar masyarakat di Pulau Enggano tak mengalami krisis ekonomi yang makin parah. Salah satu solusi yakni memanfaatkan Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur.

Saat ini Pulau Enggano terisolir. Tidak ada kapal yang bisa merapat, karena terjadi pendangkalan laut. Dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu membuat Pulau Enggano terisolir. Karena tak banyak kapal yang beroperasional ke wilayah itu, hasil bumi dari pulau itu tak bisa diangkut ke Bengkulu.

Dalam keterangannya Senin (23/6/2025), Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto merespons keprihatinan warga Pulau Enggano yang tidak dapat mengangkut hasil bumi sebagai mata pencaharian satu-satunya petani di sana.

Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dinilai dapat mengalokasikan pelabuhan lain di Bengkulu merespons kebutuhan warga Pulau Enggano untuk angkutan penumpang dan hasil bumi.

"Pemerintah dapat mengaktifkan Pelabuhan di Linau, Kabupaten Kaur, tidak harus berpangku pada Pelabuhan Pulau Baai," kata Suharto.

Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur sangat dekat dengan Pulau Enggano ketimbang Pelabuhan Pulau Baai. Jadi, pelabuhan itu bukan hanya Pulau Baai. Dalam keadaan emergency, Pelabuhan Linau sangat layak.

Saat ini, menurut Suharto, hal yang paling penting dikerjakan, bagaimana pemerintah mampu merespons cepat kesulitan warga Enggano terkait menjual hasil bumi ke luar pulaunya.

Pelabuhan Linau di Kaur dibiayai pemerintah pusat puluhan miliar guna melayani kebutuhan warga Bengkulu, maka sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkannya.

Warga Enggano sangat memerlukan layanan kapal dan pelabuhan untuk mengangkut hasil buminya agar roda ekonomi pulau tetap hidup.