EmitenNews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendorong pengembangan sektor pertanian. OJK Bali menggenjot skema close loop atau model kemitraan agribisnis dari hulu hingga hilir. Sasarannya, mendukung sektor pertanian agar sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata di Pulau Dewata itu.

“Dengan skema itu petani tidak sendiri tapi sebagai satu kelompok, dilindungi asuransi pertanian hingga ada offtaker (pembeli hasil pertanian),” kata Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Jumat (18/10/2024).

OJK mengharapkan BUMD atau perusahaan umum daerah (perumda) di Bali diarahkan menjadi offtaker yang menyerap hasil pertanian sehingga memberikan kepastian kepada para petani.

Bagusnya, OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali sudah memiliki beberapa percontohan close loop. Di antaranya, pertanian kakao di Kabupaten Jembrana yang di antaranya melibatkan kelompok tani, perbankan, koperasi.

Skema serupa juga diterapkan di Kabupaten Tabanan untuk komoditas padi dengan varietas mentik susu.

Ke depan, kehadiran kemitraan hulu hilir termasuk adanya offtaker itu juga diharapkan menumbuhkan minat lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan khususnya kepada kelompok petani. Termasuk melalui skema Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP).

Dari situ, harapannya, sektor pertanian dapat berkembang dan menjadi tumpuan selain sektor pariwisata khususnya di sektor akomodasi, makan dan minum yang selama mendominasi penyerapan realisasi kredit.

Langkah tersebut tercermin dari perbaikan indeks nilai tukar petani (NTP) di Bali pada September 2024 mencapai 98,36 atau naik 0,06 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

Penting dicatat, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan.

Berdasarkan data OJK Bali selama periode Januari-Agustus 2024, jumlah realisasi kredit di Pulau Dewata mencapai Rp110,17 triliun atau naik 8 persen jika dibandingkan periode sama 2023.