“Ini bukan beban biaya, tapi investasi jangka panjang,” ujarnya

Beberapa inisiatif yang digagas sejumlah negara terkait perdagangan karbon, antara lain Australia, menerapkan rehabilitation bond dan offset karbon melalui Emissions Reduction Fund.

Kemudian Kanada reklamasi progresif dengan hutan dan habitat satwa dalam skema carbon offset program, Jerman dengan transformasi tambang lignit menjadi danau wisata dan PLTS sebagai bagian dari transisi energi. Lalu, Afrika Selatan yang mengalihkan bekas tambang batu bara untuk agroforestri karbon, dijual ke pasar sukarela global.

“Indonesia punya keunggulan iklim tropis yang memiliki daya serap karbon tinggi. Jika kebijakan insentif dan tata kelola reklamasi diperkuat, kita bisa menjadi benchmark global dalam green mining,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jambi itu.

Melalui Komisi XII DPR, Cek Endra akan mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya, pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang mengintegrasikan reklamasi dengan proyek karbon, pengurangan jaminan reklamasi untuk tambang yang memenuhi target karbon sink, dan kewajiban registrasi proyek di IDXCarbon untuk transparansi.

Cek Endra juga menegaskan bahwa insentif fiskal untuk proyek karbon dapat dikompensasi melalui penerimaan baru.

Dampak ekonominya jauh lebih besar. Penerimaan negara bisa diperoleh dari pajak karbon, dividen BUMN tambang, dan investasi baru yang masuk karena citra ESG yang lebih baik. Insentif ini harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan beban anggaran. ***