Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024, Ketua DPR Siapkan Pansus
:
0
Ketua DPR RI Puan Maharani. dok. Parlemen Terkini.
EmitenNews.com - Pihak legislatif akan mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya menyiapkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Salah satu yang menjadi sorotan Timwas Haji DPR adalah pengalihan separuh dari 20 ribu kuota tambahan ke ONH Plus.
Dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/6/2024), Puan Maharani menjelaskan bahwa pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik. Apalagi, evaluasinya secara komprehensif sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.
"Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan," kata putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu.
Tim Pengawas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.
"DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji," kata Puan Maharani.
Pansus Haji bukan hanya sifatnya normatif, banyak yang praktis
Sebelumnya, anggota Timwas Haji DPR RI Diah Pitaloka menegaskan bahwa Pansus Haji bukan hanya sifatnya normatif, melainkan banyak sekali yang sifatnya praktis.
“Misalnya, manajemen kuota haji, manajemen petugas haji, dan manajemen keuangan haji. Sistem-sistem ini hampir tiap tahun, waktu sangat terbatas," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, anggota Timwas Haji DPR John Kenedy Azis menegaskan pihaknya tidak pernah diajak Kementerian Agama dalam membahas pengalihan separuh dari 20.000 kuota haji reguler ke ongkos naik haji (ONH) Plus. Ia mengatakan pengalihan tidak sesuai dengan hasil rapat panitia kerja (Panja) haji.
Related News
Lambang Perjuangan Lawan Kolusi Itu, Buruh Bernama Marsinah
JPU Siap Tanggung Jawab Tuntutan Atas Nadiem, Sampai di Akhirat
Tren Positif Hubungan RI-Rusia, Nilai Perdagangan Capai USD4,8 Miliar
Kecelakaan Bus Maut di Sumsel, Korban Tewas Jadi 19 Orang
Ada Heri Black dalam Kasus Korupsi Bea Cukai yang Ditangani KPK
Siapkan CNG Pengganti LPG, Pemerintah Rumuskan Standar Keselamatan





