EmitenNews.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI punya komisaris baru. Adalah Febrio Nathan Kacaribu yang saat ini juga tengah menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Febrio dipilih BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2025. Dia menggantikan Suminto diberhentikan BNI seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

Lantas, siapa sebenarnya Febrio Kacaribu?

Mengutip situs DJSEF, Febrio lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada tahun 1978. Dia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, dan dilanjutkan dengan gelar Master of International & Development Economics, dari Australian National University di tahun 2005. Kemudian, di tahun 2014, Febrio memperoleh Gelar Ph.D dari University of Kansas.

Dari sisi karirs, Febrio pernah menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak tahun 2015 dan dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 3 April 2020. Di sini, bbidang keahliannya meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik.

Adapun pada 23 Mei 2025 dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, hasil keputusan RUPSLB BNI merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola Perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.

“RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang,” ujar Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

Selain pergantian komisaris, dalam agenda pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Agenda kedua RUPSLB memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI. (*)