EmitenNews.com - Indonesia percaya diri menghadapi dampak ketegangan dari konflik yang dipicu serangan Israel-Amerika Serikat di Iran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketahanan fiskal Indonesia masih cukup baik di tengah guncangan global akibat perang yang berkecamuk di Timur Tengah itu. APBN masih mampu menghadapi gejolak tekanan harga minyak sampai ke level USD75 per barel.

Dari hasil simulasi Kementerian Keuangan buat, potensi krisis berkepanjangan yang disebabkan konflik lintas negara di kawasan Timur Tengah itu tak akan membuat kondisi APBN mengalami tekanan defisit alias jebol. Terutama untuk menanggung beban subsidi BBM efek harga minyak naik.

Dalam keterangannya kepada pers, seperti dikutip Rabu (4/3/2026), Menkeu Purbaya mengemukakan dalam analisanya menghadapi kondisi saat ini, masih cukup baik. Jadi tidak ada masalah. Karena tax collection kita juga membaik, Januari-Februari 2026 tumbuhnya 30 persen. 

“Itu angka yang signifikan sekali, artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak dan bea cukai," kata Menkeu Purbaya kepada pers, usai silaturahmi dan diskusi setelah buka bersama puasa Ramadan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa struktur APBN Indonesia dirancang cukup tangguh untuk merespons gejolak global. Termasuk eskalasi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan memicu tekanan di pasar keuangan. Menurutnya, APBN didesain dengan tiga prinsip utama, yakni prudent, disiplin, dan fleksibel.

"APBN memang didesain pertama, prinsip prudent. Kemudian disiplin. Ketiga, fleksibel. Prudent dan disiplin, kita memastikan bahwa defisit di bawah 3 persen. Debt to GDP ratio sekitar 40 persen. Masih jauh lebih rendah dari di undang-undang 60 persen," kata mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu, Senin (2/3/2026).

Aspek fleksibilitas memberikan ruang bagi pemerintah untuk menggunakan cadangan fiskal dalam menghadapi gejolak global, baik yang berdampak pada sisi belanja maupun penerimaan negara.

Fleksibel artinya termasuk jika terjadi shock yang bersumber dari global. Maka ada buffer, ada cadangan fiskal yang dapat digunakan untuk memberikan bantalan terhadap gejolak-gejolak itu.

APBN masih mampu menghadapi gejolak tekanan harga minyak sampai ke level USD75 per barel

Wamenkeu Juda Agung mengatakan, dari hasil stress test Kementerian Keuangan, APBN masih mampu menghadapi gejolak tekanan harga minyak sampai ke level USD75 per barel.

"Dalam situasi seperti sekarang ini kita melihat forcible future. Itu yang bisa kita lihat dalam horizon. Misalnya katakanlah sekarang harga minyak USD70-72 dan sebagainya itu masih sama dengan APBN kita," kata Juda Agung dalam Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta pada awal pekan ini.

Katakanlah naik sampai USD75 per barel, dalam skenario masih di dalam range APBN. Baik defisit maupun dari sisi pertumbuhan ekonomi. Namun, bila di atas itu, Juda Agung mengakui, APBN tentu akan mengalami tekanan yang cukup besar. Apalagi, kata dia, tidak ada satupun fiskal negara di mana pun yang didesain untuk merespons tekanan harga minyak hingga ke level USD100-150 per barel.

"Katakanlah sampai misalnya harga minyak di atas USD100-150, tentu saja berdampak. Enggak ada desain fiskal yang mengcover sebegitu extreme gitu kan. Tentu saja itu dampaknya cukup signifikan pada APBN," tuturnya.

Dalam desain APBN pemerintah memang menanggung cukup besar belanja negara untuk kepentingan subsidi BBM. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, anggaran belanja subsidi bahan bakar dan energi dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp210,06 triliun. Nilai itu lebih tinggi dibanding yang disiapkan pada 2025 sebesar Rp203,41 triliun.

Setiap kenaikan USD1 pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. ***