EmitenNews.com -PEFINDO, lembaga pemeringkat kredit pertama dan terbesar di Indonesia, bersama dengan S&P Global Ratings, lembaga pemeringkat kredit independen terkemuka di dunia, menyelenggarakan seminar Annual Indonesia Credit Spotlight yang keempat di Jakarta. Seminar yang bertajuk “Menghadapi Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Domestik” ini menghadirkan 2 (dua) tamu kehormatan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Juda Agung, serta Managing Director Finance Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Bapak Arief Budiman, pada sesi eksklusif Fireside Chat yang membahas transformasi BUMN di bawah Danantara. Selain itu, seminar juga diisi oleh Economist, Sovereign Analyst, dan Rating Analyst dari S&P Global Ratings yang membahas mengenai perkembangan kebijakan ekonomi pemerintah dalam menghadapi tantangan jangka pendek dan meraih tujuan jangka panjang, serta tren kredit utama yang akan membentuk masa depan keuangan Indonesia.

Seminar yang diadakan di Hotel Mulia Jakarta ini diawali dengan kata sambutan dari Direktur Utama PEFINDO, Irmawati Amran. Acara dilanjutkan dengan Pidato Kunci (Keynote Speech) dari Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Juda Agung, serta dilanjutkan dengan presentasi dan sesi panel dengan narasumber dari S&P Global Ratings yang membahas mengenai Ketahanan Makroekonomi Indonesia dan Implikasinya terhadap Peringkat Sovereign Indonesia. Sesi selanjutnya yang mengulas terkait dengan Transformasi BUMN di bawah Danantara yang dihadiri langsung oleh Managing Director of Finance BPI Danantara, Bapak Arief Budiman. Pada sesi yang bertajuk Fireside Chat – SOE Transformation: Strategy, Progress, and Impact of SWF tersebut, Bapak Arief Budiman memberikan penjelasan terkait dengan strategi, progres, dan dampak dari optimalisasi peran BUMN terhadap perekonomian nasional. Memasuki paruh terakhir acara, narasumber dari PEFINDO dan S&P Global Ratings secara bergantian menjelaskan evolusi dukungan untuk BUMN serta kondisi terkini dari sektor keuangan dan korporasi di Indonesia. Seminar ini kemudian ditutup dengan closing remarks oleh Ritesh Maheswari, yang merupakan Komisaris PEFINDO sekaligus Managing Director, Head of Southeast Asia and Asia-Pacific, Head of Market Outreach, S&P Global Ratings. 

Pada sesi Ketahanan Makroekonomi Indonesia dan Implikasinya terhadap Peringkat Sovereign, Chief Economist Asia Pacific S&P Global Ratings, Louis Kuijs menyampaikan bahwa konflik Timur Tengah yang mengakibatkan tekanan harga energi memberikan tantangan pada pertumbuhan ekonomi global dengan menaikkan biaya, mengikis daya beli, dan menyebabkan keterbatasan sektoral. Lonjakan harga energi telah menyebabkan pergeseran sikap bank sentral. “Kami sekarang memperkirakan Federal Reserve AS akan mempertahankan suku bunga kebijakannya pada tahun 2026,” ungkap Louis.

Menurut Louis, pertumbuhan Asia-Pasifik secara umum diperkirakan akan tetap stabil, dengan ekonomi dan sektor berorientasi teknologi berkinerja lebih baik dan ekonomi Tiongkok stabil. Namun, gangguan pasar energi yang berkepanjangan merupakan risiko utama, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

"Kami memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan tetap solid pada tahun 2026 di tengah langkah-langkah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan menekan dampak kenaikan harga minyak terhadap harga bahan bakar domestik serta perubahan kebijakan tarif AS baru baru ini. Permintaan yang lebih rendah dari mitra dagang besar seperti Tiongkok, AS, dan India merupakan risiko utama,” ungkap Louis, Pada sesi seminar tersebut, Louis menyampaikan bahwa Rupiah telah terdepresiasi di tengah arus keluar modal karena investor asing sedang menilai perubahan kebijakan baru-baru ini.

”Kami berpendapat bahwa bank sentral Indonesia mungkin perlu memperketat kebijakan moneter sebagai respons terhadap tekanan harga pangan, langkah-langkah pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelemahan mata uang,” ujar Louis.

Pada pembahasan mengenai Evolusi Dukungan terhadap BUMN, Ker Liang Chan, Associate Director, Corporate Ratings, S&P Global Ratings, menyampaikan bahwa  BUMN Indonesia diharapkan tetap tangguh pada tahun 2026, didukung oleh konsolidasi, dukungan keuangan dan inisiatif efisiensi yang dipimpin oleh Danantara. Fokus pemerintah semakin tertuju pada pelaksanaan dan profitabilitas jangka panjang, dengas dukungan modal yang semakin gencar melalui pinjaman pemegang saham dan suntikan dana yang ditargetkan ke entitas yang lebih lemah. “Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menstabilkan kualitas kredit di seluruh sektor BUMN,” demikian ungkap Liang Chan. 

Selanjutnya pada sesi diskusi panel sektoral pertama yang mengulas tentang sektor keuangan di Indonesia, Director of Financial Institutions Ratings S&P Global Ratings, Ivan Tan mengemukakan bahwa eksposur langsung bank-bank Indonesia terhadap Timur Tengah terbatas, dan risiko tidak langsung tetap terkendali. Namun, dalam skenario terburuk yang menunjukkan gangguan pasar energi yang berkepanjangan, kerugian kredit kemungkinan akan meningkat. “Kami memperkirakan kerugian tambahan sebesar 35 basis poin pada tahun 20262027, sehingga total biaya kredit mencapai sekitar 100 basis poin,” ungkapnya. 

Lebih jauh Ivan menyampaikan bahwa Efek orde kedua menimbulkan risiko yang lebih besar. Menurutnya, rumah tangga berpenghasilan rendah dan UKM lebih rentan terhadap kondisi pemburukan ekonomi karena cadangan keuangan yang tipis dan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap guncangan. “Pertumbuhan Indonesia yang tidak merata telah membuat segmen berpenghasilan rendah dan menengah terpapar, sementara inflasi yang berkelanjutan dapat semakin menekan keuangan rumah tangga dan kapasitas pembayaran,” ungkap Ivan.

“Terlepas dari risiko-risiko ini, fundamental sektor tetap kuat. Bank-bank Indonesia diuntungkan oleh profitabilitas yang solid dan rasio kecukupan modal mendekati 25%, yang memberikan penyangga yang berarti terhadap tekanan eksternal. Kualitas aset telah membaik sejak pandemi, didukung oleh penyediaan cadangan yang prudent, standar penjaminan yang lebih ketat, dan pelonggaran moneter yang lebih awal,” demikian disampaikan Ivan.